Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi :

a.       inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

b.       registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

c.       registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

d.   penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;

e.       pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.        pelaksanaan pelayanan lelang;

g.       penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h.       pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

i.         pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

j.         pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

k.       inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

l.         pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

m.    verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

n.      pelaksanaan administrasi KPKNL.