Surabaya – Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) terus diupayakan. Untuk itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan rapat Tim Asistensi Daerah X Surabaya pada hari Rabu 21 November 2018 bertempat di Ruang Rapat R3 Kanwil DJKN Jawa Timur. Kepala KPKNL Sidoarjo turut menghadiri rapat pembahasan yang dibuka oleh Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Jawa Timur pada pukul 09.30 WIB tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Surabaya selaku Ketua Tim Asistensi Provinsi Jawa Timur sekaligus memberi arahan terhadap penyelesaian permasalahan ABMA/T.

Pembahasan penyelesaian permasalahan ABMA/T difokuskan pada hasil pelaksanaan penelitian ABMA/T  terhadap: Aset SMA Negeri III Madiun, SMP Negeri II Magetan, Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud Nganjuk, POS POM ABRI, Pondok Pesantren Taman Ilmu Pengetahuan, SD Muhammadiyah Nganjuk, SD Negeri Besuki V & VIII Situbondo, SMEA, SMPN II, STM Swasta, SMEA PGRI, Tsanawiyah dan Aliyah di Situbondo, SD Taruna Nan Harapan Gresik, dan TK/SD/SMP Setiabudi Gresik.

Terhadap permasalahan ABMA/T tersebut di atas disepakati beberapa poin yaitu: Aset SMA Negeri III Madiun disetujui untuk dimantapkan statusnya menjadi BMD Kota Madiun secara parsial, aset SMP Negeri II Magetan disetujui untuk dimantapkan statusnya menjadi BMD Kabupaten Magetan secara parsial, aset Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud disetujui dimantapkan statusnya menjadi BMD Kabupaten Nganjuk, aset Pos POM ABRI, Pondok Pesantren Taman Ilmu Pengetahuan, SD Muhammadiyah Nganjuk disetujui untuk dimantapkan statusnya menjadi BMN (Kementerian Pertahanan dan Keamanan), aset SD Negeri Basuki V & VIII Situbondo belum dapat direkomendasi karena menunggu surat permohonan dari pihak pemohon (Pemkab Situbondo baik secara parsial maupun keseluruhan), aset  SMEA, SMPN II, STM Swasta, SMEA PGRI, Tsanawiyah dan Aliyah Situbondo belum dapat direkomendasi (akan dilakukan penelitian lebih mendalam oleh Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Jawa Timur dan Kepala KPKNL Jember), aset SD Taruna Nan Harapan Gresik disetujui untuk dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, aset TK/SD/SMP Setiabudi disetujui untuk dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah.

Salah satu fungsi Kementerian Keuangan yang dijalankan oleh DJKN adalah menyelesaikan dan mengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Diharapkan ABMA/T yang telah dimantapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah ini dapat ditatausahakan dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(Naskah/Foto: Tim Seksi HI KPKNL Sidoarjo)