KPKNL Sidoarjo merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012  tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL Sidoarjo melaksanakan tugas pelayanan di bidang pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pelayanan lelang dan piutang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPKNL Sidoarjo mempunyai peran dan arti yang sangat strategis, yaitu mengelola kekayaan negara, dan menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang piutang negara dan lelang. KPKNL Sidoarjo telah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai yang terdiri dari aset bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi. KPKNL Sidoarjo memiliki  gedung kantor yang terletak di pusat Kota Sidoarjo, yaitu di Jalan Erlangga Nomor 161, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Gedung ini diresmikan pada tanggal 4 Maret 2012.

Kabupaten Sidoarjo merupakan Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha. Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian  dari Provinsi Jawa Timur. Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya Ikan, Udang, dan Kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda.

Wilayah kerja KPKNL Sidoarjo dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, pelayanan penilaian, dan pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.                                                                         

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021  tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL Sidoarjo adalah sebagai berikut:

            Saat ini susunan struktur organisasi KPKNL Sidoarjo terdiri dari Kepala Kantor dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Struktural dan 2 (dua) Jabatan Fungsional yaitu 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Pelelang dan 4 (empat) Pejabat Fungsional Penilai. KPKNL Sidoarjo memiliki Jumlah pegawai sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Dengan komposisi jumlah pegawai seperti ini, KPKNL Sidoarjo memiliki kekuatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan dapat diandalkan untuk meningkatkan pelayanan. Kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia di KPKNL Sidoarjo sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan KPKNL Sidoarjo. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan, seluruh pegawai di KPKNL Sidoarjo ini mampu memberikan pelayanan yang maksimal dalam mengoperasionalkan seluruh layanan unggulan DJKN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

  1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;

8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

     Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPKNL Sidoarjo telah mengukir prestasi yang cukup membanggakan dan memperoleh penghargaan dari berbagai kegiatan seperti, Kantor Berpredikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021, Peraih penghargaan sertifikasi BMN terbanyak skala nasional pada tahun 2021.

KPKNL SIDOARJO Kompak Berintegritas