Tenggarong - Kepala KPKNL Samarinda Bagus Kurniawan didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Samarinda Tonny Ardhianto dan staf melakukan kunjungan ke BPKAD Kutai Kartanegara, kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Sukotjo.

Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa selama ini kerjasama dan sinergi yang terjalin antara KPKNL Samarinda dengan BPKAD Kutai Kartanegara sudah terjalin dengan sangat baik, hal itu akan terus berlanjut hingga dimasa yang akan datang. Pada kesempatan tersebut Bagus Kurniawan mengutarakan maksud dan tujuan datang ke Pemkab Kutai Kartanegara bahwa selaku perpanjangan tangan dari DJKN pusat, beliau memerlukan informasi lebih lanjut terkait data BMD Pemkab Kutai Kartanegara yang beririsan langsung dengan OIKN, sehingga kedatangan Bagus Kurniawan beserta staf adalah untuk mendapatkan update data dan informasi terkait BMD tersebut.

Dalam diskusi  yang diselenggarakan pada Rabu (28/2) bertempat di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kutai Kartanegara tersebut, Kepala BPKAD Kutai Kartanegara Sukotjo dan Kepala KPKNL Samarinda Bagus Kurniawan berdiskusi dan mendalami hal-hal yang relevan terkait pengelolaan aset berupa Barang Milik Daerah (BMD) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Menurut yang data tercatat di Pemkab Kutai Kartanegara, BMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang beririsan dengan wilayah IKN sampai dengan 2023 adalah sebanyak kurang lebih sekitar 14.077 item yang meliputi aset berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan, rekapitulasi aset tersebut berdasarkan data aset yang beririsan dengan wilayah IKN, walaupun data dimaksud masih bersifat unaudited, dan akan dilakukan update apabila data dimaksud telah audited.

Selain itu, Sukotjo juga menginformasikan bahwa di wilayah IKN selain aset BMD milik Pemkab Kutai Kartanegara juga terdapat BMD yang dimiliki dan tercatat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya siap untuk membahas bersama langkah-langkah dan kebijakan dari otoritas IKN terkait proses peralihan aset BMD ke Otoritas IKN dan mengharapkan adanya kegiatan inventarisasi bersama antara pihak Pemkab Kutai Kartanegara dengan pihak Otoritas IKN terkait aset BMD mana saja yang akan dialihkan penggunaannya kepada Otoritas IKN.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam posisi siap untuk menghibahkan aset BMD kepada OIKN, dengan tidak mengajukan penggantian atas aset BMD yang dialihkan penggunaannya kepada Otoritas IKN, dengan catatan bahwa atas aset BMD tersebut harus dioptimalkan penggunaannya dan tidak dalam mangkrang / idle. (Tim HI-foto Mey)