Terkenal dengan landmark iconic-nya yaitu Jembatan Mahakam, Kota Samarinda terletak di Tepian Sungai Mahakam yang merupakan tempat tinggal salah satu satwa langka yang terancam punah yaitu pesut Mahakam. Ditinggali oleh sekitar 820 ribu jiwa dari berbagai suku menjadi kan Kota Samarinda memiliki toleransi akan keberagaman yang tinggi.

Disisi lain, Perekonomian Kota Samarinda ditopang oleh melimpahnya potensi Alam disekitaran Kota tersebut. Hilir mudik Kapal Tongkang menjadi pemandangan yang awam dipagi hari dijalanan utama Kota Samarinda.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL Samarinda ) merupakah salah satu kantor vertikal yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan serta melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, Piutang Negara dan Lelang.

KPKNL Samarinda pada awalnya bernama Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Samarinda. KP2LN Samarinda dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 425/KMK.01/2002.

Kemudian pada tahun 2006 dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan dan berdasarkan Peraturan Menteru Keuangan (PMK) Nomor : 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengganti DJPLN. Berdasarkan PMK No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuklah KPKNL Samarinda menggantikan KP2LN Samarinda.

Bertempat di Jalan Juanda Nomor 6 Lt. 1-2 Samarinda. Saat ini KPKNL Samarinda dipimpin oleh Bimo Aryo selaku Kepala Kantor, Dengan dibantu oleh Idi Muamar sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Priambodo Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Doni Prabudi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, Yuseri sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Siti Badriyah Sebagai Kepala Seksi Piutang Negara, dan Erwin Maulana Muhamad sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta Putu Taufani Kusumayani sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dengan didukung oleh 24 Pelaksana.

Dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan KPKNL Samarinda mengusung Tagline “SIAP” yaitu Sinergi, Inovatif Akuntabel dan Profesionalisme KPKNL Samarinda terus melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada Stakeholder demi meningkatkan kepuasan dan pelayanan prima kepada pengguna layanan salah satunya dengan mengusung Sikap 3C yaitu Cakep dalam berpenampilan, Cakap dalam memberikan solusi dan Cukup tutur dan perbuatan dalam melayani stakeholder dan pengguna jasa.

Wilayah Kerja KPKNL Samarinda saat ini meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

KPKNL Samarinda mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap untuk memberikan pelayanan yang optimal, terdiri dari : 1 Gedung Kantor dua lantai yang menyatu dengan Kanwil DJKN Kaltimtara, 1 Unit Aula bersama Kanwil DJKN Kaltimtara, 1 Unit Masjid yang terpisah dari bangunan utama dan beberapa fasilitas untuk memudahkan pelayanan seperti Area Pelayanan Terpadu (APT), 2 ruang konsultasi, 2 Ruang Rapat dan juga E-auction corner serta beberapa fasilitas penunjang lain seperti pos pengamanan, ruang arsip di setiap seksi, Lahan Parkir yang luas, Ruang Laktasi, Ruang Baca, dan Playground serta wadah bakumpul (Tempat berkumpul).

Dengan SDM dan Fasilitas serta budaya kerja yang sudah diterapkan dengan baik, KPKNL Samarinda berhasil memperoleh Indek Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang memuaskan pada 2 tahun terakhir yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Mengingat Stategisnya wilayah kerja KPKNL Samarinda yang seiring waktu digadang akan menjadi wilayah Ibukota Negara yang Baru, KPKNL Samarinda siap berkomitmen dengan terus meningkatkan kualitas melayani pengguna jasa sesuai tugas fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, pengurusan piutang negara dan pelayanan penilaian