Sulitnya akses menuju Ujoh Bilang, ibu kota Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur kerap terdengar hingga media lokal sering memberitakan keterisolasian Mahakam Ulu ini. Kabupaten ini terbentuk hasil pemekaran dari Kab. Kutai Barat pada tahun 2013. Seluruh wilayah administrasi Kab. Mahakam Ulu berada di dalam areal Heart of Borneo (HoB), dengan kawasan hutan seluas lebih dari 85 persen dari luas kabupaten. Terletak di perbatasan negara dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia), tepatnya di Kecamatan Long Apari. Jalur transportasi utama di Kab. Mahakam Ulu masih mengandalkan sungai. Hingga 90 persen ketergantungan warga menggunakan kapal pedalaman, speed boat, long boat, dan perahu ketinting.

Terdapat beberapa pilihan moda transportasi yang dapat dipilih dalam perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kab. Mahakam Ulu. Pilihan transportasi air dengan menyusuri Sungai Mahakamadakan membutuhkan waktu hingga dua hari. Pilihan lain adalah dengan transportasi darat dengan waktu perjalanan sekitar 15 jam. Pilihan terakhir yaitu transportasi udara dengan pesawat perintis yang memiliki waktu tempuh tersingkat. Namun demikian, saat ini jadwal penerbangan pesawat perintis rute dari Samarinda-Datah Dawai-Melak-Datah Dawai-Samarinda cukup terbatas. Selain kurangnya fasilitas transportas dan infrastruktur jalan, belum meratanya fasilitas listrik, jaringan internet, serta keterbatasan pasokan BBM menambah kendala perkembangan Kab. Mahakam Ulu.

Banyak harapan bahwa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia itu mendapatkan perhatian yang lebih mengingat posisinya di samping sebagai beranda Indonesia di mata Malaysia juga menjadikan kita sebagai bangsa besar melalui momentum yang tepat dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kab. Mahakam Ulu yang berada di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyangga IKN Nusantara yang siap menyambut perpindahan ibu kota baru tersebut melalui persiapan di bidang pertanian, Sumber Daya Manusia (SDM), pariwisata, dan pembangunan desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerataan pembanguan, kemajuan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DJKN menjadi salah satu eselon I yang memiliki unit vertikal selaku kantor operasional yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satunya yakni pelayanan lelang.

Terkait hal tersebut dengan semangat melayani lebih baik dan memberikan edukasi lelang kepada masyarakat umum, kualitas pelayanan kepada pengguna jasa lelang pun harus terus ditingkatkan oleh KPKNL Samarinda, baik melalui media daring/online maupun luring/tatap muka. Pengguna jasa dapat langsung menghubungi KPKNL Samarinda melalui layanan email, telepon, dan WhatsApp. Sebagai bentuk fasilitas dan layanan bagi pemohon lelang, KPKNL Samarinda terus melakukan koordinasi, sinergi, kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke satker maupun stakeholder, salah satunya pelayanan di bidang lelang.

Di penghujung tahun 2023 lalu, KPKNL Samarinda melaksanakan lelang non eksekusi wajib pada kepada satker Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dari Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu Anastasius Avun, S.Sos, MSi., di Kantor Bupati Mahakam Ulu, Jalan Poros Ujoh Bilang, Long Bagun Kampung Ujoh Bilang RT XII Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu (20/12).

Melalui kegiatan tersebut diharapkan agar pelayanan terkait lelang dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyadari peran strategis lelang ini, KPKNL Samarinda akan terus mengoptimalkan penjualan secara lelang atas aset-aset sekaligus terus mensosialisasikan secara aktif lelang ini kepada stakeholder. Di samping itu, diharapkan KPKNL Samarinda dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian BMN bermasalah di daerah, mengingat pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis dengan masyarakat setempat. KPKNL Samarinda senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan setiap stakeholder-nya agar pelayanan terkait kekayaan negara, pelayanan penilaian, dan lelang dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Idi Muamar,