Purwakarta – Sebagai upaya upaya untuk melaksanakan tertib adminstrasi, tertib hukum, dan tertib fisik serta demi menyukseskan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Tahun Anggaran (TA) 2023, KPKNL Purwakarta menggelar Rapat bertajuk “Persiapan Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2023 Dan Sosialiasi Pengelolaan BMN” bertempat di KPKNL Purwakarta (18/01).

Rapat dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Kepala KPKNL Purwakarta Wahjudi Prajogo didampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN/ATR Jawa Barat mengundang 10 Satuan Kerja (Satker) sebagai pengelola atas target 53 bidang tanah pada Program tahun ini yaitu Lanud Suryadarma, KSOP Kelas II Patimban, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat, BBP OPT Jatisari, Kemenag Purwakarta, Pengadilan Negeri Karawang, BLUPPB Karawang; KPP Pratama Subang, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang dan Kemenag Karawang.

Dalam presentasinya Wahjudi Prajogo menyampaikan tantangan-tantangan dalam program percepatan pensertipikan ini yaitu tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan pemerintah, tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, dalam hal tanah dimiliki oleh entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain serta tanah dalam sengketa atau proses pengadilan maka dalam hal ini diperlukan pengamanan fisik dan pengamanan administrasi dan hukum.

Dengan penyelenggaraan rapat sosialisasi dan koordinasi ini diharapkan target sertipikasi Tahun 2023 yaitu sebanyak 53 bidang tanah berhasil disertipikatkan sebagai hasil dari upaya pengamanan fisik dan pengamanan administrasi dan hukum terhadapat tanah-tanah BMN. (Narasi/foto : Seksi HI)