Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Entry Meeting Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di KPKNL Pematangsiantar
Saidibot Roulina Panjaitan
Rabu, 21 Agustus 2019   |   257 kali

Pematangsiantar,- Selasa (20/8), KPKNL Pematangsiantar menyambut kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar, Sawaluddin Naibaho beserta staff dalam rangka persiapan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di KPKNL Pematangsiantar. Kegiatan persiapan survey ini berlangsung di ruang rapat KPKNL Pematangsiantar yang dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Pematangsiantar, Ririen Fransiska. Pada kesempatan awal, Ririen menyampaikan jenis-jenis layanan yang diberikan oleh KPKNL kepada stakeholders dan masyarakat yang selanjutnya dijelaskan secara detail oleh masing-masing kepala seksi terkait tugas pokok dan fungsi yang mereka jalankan pada KPKNL Pematangsiantar.

Satu hal yang menjadi entry poin penjelasan dari masing-masing Kepala Seksi adalah bahwa KPKNL Pematangsiantar bekerja sesuai dengan norma waktu yang ditentukan oleh Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap layanannya. Hal ini menjadikan setiap pegawai bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dengan rentang kendali waktu yang ditentukan.

KPKNL Pematangsiantar juga memiliki seksi Kepatuhan Internal yang memiliki tugas pemantauan internal yang bertujuan untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai telah sesuai dengan SOP layanan yang berlaku. Adanya SOP dan pemantauan rutin secara internal menjadikan pegawai terus memberikan pelayanan terbaik dan menghindari praktik korupsi.

            Dalam entry meeting persiapan survey ini, Sawaluddin Naibaho menyampaikan bahwa kegiatan persiapan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) ini merupakan tindak lanjut yang diamanahkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BPS untuk melakukan survei atas komponen hasil yang meliputi Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap KPKNL Pematangsiantar sebagai salah satu unit vertikal DJKN yang ingin mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Selanjutnya BPS Pematangsiantar akan melakukan survei on the spot terhadap stakeholder yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2019. Untuk mendukung kegiatan tersebut BPS Pematangsiantar memberikan beberapa masukan kepada KPKNL Pematangsiantar terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik yang disambut positif oleh Kepala KPKNL beserta jajarannya. Di akhir sesi acara dilakukan foto bersama sebagai tanda sinergi yang baik antar kementerian/lembaga.

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini