Pekalongan - Jumat (25/11) Dalam rangka pelayanan di bidang pengurusan Piutang Negara, KPKNL Pekalongan memenuhi undangan BPKAD Kota Pekalongan untuk manjadi narasumber dalam kegiatan “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Pengurusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara”.

Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Kepala BPKAD Kota Pekalongan, dan dihadiri 18 OPD/SKPD pengelola pendapatan di Kota Pekalongan. Sosialisasi juga dihadiri oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan piutang negara.

KPKNL Pekalongan yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengurusan Piutang Negara, Dwi Nugroho menyampaikan materi sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 berkaitan dengan dasar hukum, proses penghapusan daerah, definisi PSBDT dan PPDTO serta subtansi PMK dimaksud. Maksud dan tujuan diterbitkannya PMK 137/PMK.06/2022 antara lain untuk memperbaiki kualitas piutang daerah pada LKPD,  mendorong mekanisme penghapusan piutang daerah yang pruden dan akuntabel dan memberikan kepastian hukum penyelesaian piutang diluar jalur PUPN. Sinergi KPKNL Pekalongan dengan BPKAD Kota Pekalongan dalam sosialisasi ini diiharapkan dapat mewujudkan pengelolaan piutang daerah yang lebih optimal di Kota Pekalongan. (Penulis: Ely Sri M)