Pangkalpinang – Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan Press Conference Kinerja fiskal dan ekonomi regional Prov. Babel realisasi sampai dengan 31 Januari   2024 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Prov. Kep. Babel pada Kamis (29/02/2024).

Acara dilakukan secara hybrid dihadiri oleh para pejabat Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Babel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Babel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kep Babel, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kep. Babe, BPS Babel, KPPBC Pangkalpinang, KPPBC Tanjungpandan, KPP Pratama Pangkalpinang, KPP Pratama Bangka, KPKNL Pangkalpinang, KPP Pratama Tanjungpandan, KPPN Pangkalpinang, KPPN Tanjungpandan, para awak media dan undangan lainnya.

Acara dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Bidang  Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II  Kanwil DJPB Prov. Kep. Babel Zamrud Utami. Selanjutnya Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Kep. Babel Edih Mulyadi memberikan sambutan sekaligus memaparkan perkembangan Fiskal dan Ekonomi Regional Prov. Babel realisasi sampai dengan 31 Januari  2024.

“Kinerja fiskal awal tahun 2024 dukung momentum kelanjutan pemulihan ekonomi regional Bangka Belitung yang masih tetap solid dengan memahami manfaat APBN bagi masyarakat agar dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.,” kata Edih.

Awal Tahun 2024 menjadi momentum dalam kesinambungan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas kondisi sosial dan perekonomian regional. Kinerja pendapatan Negara sebesar Rp 283,98 Miliar atau 7,64 persen dari target. Realisasi Belanja Negara  pada sebesar Rp 884,61 Miliar atau  telah mencapai 8,82 persen dari pagu yang di tetapkan.

Dari segi Penerimaan Perpajakan, realisasi sampai awal tahun 2024 mencapai sebesar Rp 266,1 Miliar. Penerimaan Pajak mencapai 7,56 persen dari target serta tumbuh sebesar 1,69 persen dikarenakan setoran dari jenis pajak PPN DN pada sektor pemerintah atas bidang konstruksi dan pembangunan jalan.

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2024 tidak setinggi dibandingkan tahun 2023, disebabkan kenaikan tarif PPN 11 persen  pada periode Januari 2023 terhadap Januari 2022 dan perbedaan realisasi PBB tahun lampau yang dibayar di tahun 2023. Empat kelompok pajak utama tumbuh, hal ini didorong oleh kondisi ekonomi wilayah Babel yang tetap positif.

Dari sisi Kepabeanan dan Cukai, Penerimaan utama Bea Cukai Pangkalpinang adalah dari Bea Masuk yaitu impor Anthracite dan Graphite Rod. Penerimaan Bea Cukai Pangkalpinangpada bulan Januari bersumber dari Bea Masuk Rp117,58 juta dari importasi Graphite Rod,dan lainnya. Penerimaan utama Bea Cukai Tanjung Pandan adalah dari Bea Keluar yang utamanya berasal dari Ekspor Produk Turunan CPO yaitu RBD Palm Olein dan Palm Kernel Expeller.

Sementara itu, Capaian realiasi PNBP pada tahun 2024 telah mencapai 14 persen dari target atau terealisasi Rp17,58 Miliar, turun 27,63 persen (yoy). Penurunan realisasi dipengaruhi oleh perlambatan signifikan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi. Namun,beberapa jenis PNBP Lainnya terutama Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan mengalami pertumbuhan sebesar 32,36 persen (yoy) yang bersumber dari satker-satker kantor pertanahan lingkup Prov. Babel terkait pendapatan ijin SHGB, serta satker Barantan atas pendapatan jasa karantina dan Biddokes atas pendapatan dari BPJS Kesehatan.

Paparan dilanjutkan oleh masing-masing satker Kemenkeu Babel terkait capaian kinerja  dan isu strategis terkini. Isu terkait Pengelolaan BMN, Piutang Negara dan lelang disampaikan oleh Kepala KPKNL Pangkalpinang Rahmat Effendi.

“Capaian PNBP  dari pengelolaan asset, pitang negara dan  lelang baru mencapai Rp 121,62 juta, data in baru dari lelang karena belum tersedia data lengkap dari OMSPAN,” kata Rahmat.

“Dari segi pengelolaan Barang Milik Negara, jumlah Satuan kerja pada KPKNL Pangkalpinang sebanyak 298 satker. Jumlah Aset BMN yang dikelola oleh KPKNL Pangkalpinang 31 Desember 2023 senilai Rp11.285.525.295.106,00 (Rp11,2 T). Nilai Aset terbesar berupa Aset Tanah Rp6.468.476.542.721 atau 57,31 persen, Aset Jalan dan jembatan Rp1.501.030.528.931 atau 13,3 persen, Aset Bangunan Air Rp1.414.073.629.439 atau 12.52 persen,” ujarnya.

Hasil pengelolaan BMN berasal dari Penjualan Barang rampasan/ tegahan dari Kejaksaan Tinggi Tanjung Pandan berupa kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) yang dilakukan penjualan melalui lelang sebesar Rp37.600.000.

BMN pada Provinsi Bangka Belitung yang digunakan sebagai Underlying Asset SBSN per 31 Januari 2024 senilai Rp1.118.386.323.50 senilai Rp1.118.386.323.500 pada Provinsi. Proyek pada Provinsi Bangka Belitung yang digunakan sebagai Underlying Asset SBSN per 31 Januari 2024 senilai Rp8.445.149.305.959. Bangka Belitung yang digunakan

Selanjutnya acara press conference dilanjutkan dengan tanggapan dan tanya jawab dari awak media. (wdp)