Pangkalpinang – Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan media briefing Kinerja fiskal dan ekonomi regional Prov. Babel periode triwulan IIl tahun 2023 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Prov. Kep. Babel pada Jumat (27/10/2023).

Acara dilakukan secara hybrid dihadiri oleh para pejabat Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Babel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Babel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kep Babel, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kep. Babel, BPS Babel, KPPBC Pangkalpinang, KPPBC Tanjungpandan, KPP Pratama Pangkalpinang, KPP Pratama Bangka, KPKNL Pangkalpinang, KPP Pratama Tanjungpandan, KPPN Pangkalpinang, KPPN Tanjungpandan, para awak media dan undangan lainnya.

Acara dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Bidang  Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II  Kanwil DJPB Prov. Kep. Babel Zamrud Utami. Selanjutnya Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Kep. Babel Edih Mulyadi memberikan sambutan sekaligus memaparkan perkembangan Fiskal dan Ekonomi Regional Prov. Babel periode triwulan IIl tahun 2023.

“Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada TW II 2023 sebesar 5,13 persen (yoy) dan Inflasi bulan September 2023 Bangka Belitung meningkat 3,55 persen (yoy), sedangkan Neraca Perdagangan Babel surplus sebesar USD 139,06 juta,” kata Edih.

Di tengah turbulensi global, kinerja fiskal regional Bangka Belitung s.d 30 September mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh penurunan harga sawit dan timah sebagai komoditas utama. APBN di regional Bangka Belitung berperan penting sebagai shock absorber dan membangun kebijakan tepat di daerah. Sektor penerimaan yang dinamis perlu didukung dengan arah kebijakan belanja negara yang difokuskan untuk penguatan spending better dalam mendukung transformasi ekonomi dan antisipasi ketidakpastian.

“Kinerja belanja negara yang mengalami pertumbuhan mendorong defisit anggaran s.d. akhir September sebesar Rp4,78 triliun dan telah mencapai 70,31 persen dari target 2023,” tambahnya.

Paparan dilanjutkan oleh masing-masing satker Kemenkeu Babel terkait capaian kinerja  dan isu strategis terkini. Isu terkait Pengelolaan BMN, Piutang Negara dan lelang disampaikan oleh Kepala KPKNL Pangkalpinang Rahmat Effendi.

“Per 30 September 2023, secara umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pangkal Pinang Tahun 2023 Naik 199 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2022. Kenaikan signifikan PNBP Aset terjadi karena pada bulan September terdapat lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri Bangka berupa pasir bijih timah seberat 73 ton, yang laku dilelang sebesar Rp11 miliar,” kata Rahmat.

Sampai dengan 30 September 2023, realisasi PNBP dari Pengelolaan Piutang Negara sebesar Rp118,04 juta. PNBP Lelang di Pangkal Pinang terbesar berasal dari lelang Eksekusi yaitu sebesar 79,1 persen dari total PNBP. Diikuti oleh PNBP dari lelang Pegadaian (14,8 persen), Lelang Non Eksekusi Sukarela (4,5 persen), dan Lelang Non Eksekusi Wajib (1,7 persen).

“Berdasarkan Frekuensi dan Pokok Lelang, Lelang Pasal 6 UUHT merupakan yang tertinggi. Dari total Pokok Lelang Rp78,6M dan 395 adalah lelang UUHT atau sebesar 52 persen dari total keseluruhan pokok lelang. Sedangkan frekuensi Lelang UUHT sebesar 81 persen dari total keseluruhan pelaksanaan lelang,” ujarnya.

Selanjutnya acara media briefing dilanjutkan dengan tanggapan dan tanya jawab dari awak media. (wdp)