Pangkalpinang – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang gelar rapat persiapan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) 2017 (22/08).  Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 KPKNL Pangkalpinang membahas pemantapan pelaksanaan koordinasi revaluasi BMN 2017 oleh seluruh pegawai. Kepala KPKNL Pangkalpinang, Miftahul Huda menyampaikan KPKNL Pangkalpinang siap mendukung hajatan besar DJKN untuk merevaluasi aset, berupa tanah, bangunan gedung, jalan, dan irigasi.

Huda juga menambahkan total aset K/L yang akan direvaluasi dalam wilayah kerja KPKNL Pangkalpinang seluruhnya berjumlah 1.539 aset dari 92 satker.  Tugas berat tersebut bukan milik satu atau dua seksi KPKNL tapi perlu terjalin sinergi yang baik antara DJKN dan satuan kerja, Sinergi dan koordinasi yang baik penting saat persiapan dan pelaksanaan survei di lapangan nanti. Huda juga berharap dengan adanya revaluasi ini akan terbentuk database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN lingkup KPKNL Pangkalpinang.

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Goklas Tunggul P. menyampaikan detail teknis pelaksanaan revaluasi BMN 2017 – 2018. Mulai dari tahap persiapan Tim Koordinasi membantu amunisi untuk memuluskan tugas Tim Pelaksana di lapangan, baik secara administrasi, pelaksanaan, dan pelaporan target revaluasi. Keberhasilan pelaksanaan revaluasi tidak hanya hasil survei saja melainkan bagaimana implementasi pelaporan baik dalam aplikasi pengelolaan BMN dan perbaikan nilainya. Bahkan jika diperlukan, setiap Jumat akan dilakukan evaluasi langsung oleh Kepala Kantor.

Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Dedi Dewanta Brahmana selanjutnya menyampaikan teknis persiapan administrasi, pelaksanaan survey, dan pelaporan penilaian. Tidak ada lagi batasan antara Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana mau tidak mau harus bersatu menyelesaikan target revaluasi BMN 2017 secara tuntas dan tepat sasaran. Tentunya kegiatan revaluasi BMN harus tetap menjunjung pelayanan kepada stakeholder, tanpa mengesampingkan (Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan masing-masing seksi. Tim Pelaksana yang dibentuk lintas seksi nantinya diharapkan dapat bersinergi lebih kompak sehingga penyelesaian target revaluasi BMN dapat tercapai.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan agenda materi kebijakan seputar revaluasi, rencana pelaksanaan, metodologi penilaian, dan tata cara pelaksanaan di lapangan, serta diskusi dan tanya jawab. (Seksi Hukum dan Informasi)