Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2024 tumbuh sebesar 9,73 persen (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91 persen (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69 persen pada tahun 2023, dan juga share sebesar 21,25 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.

      Inflasi regional Sulteng di bulan Januari 2024 tercatat masih terkendali di level 0,08 persen (mtm), 0,08 persen (ytd), atau 2,97 persen (yoy). Perubahan harga di Provinsi se-Sulawesi berada di kisaran 3±1,5 persen pada bulan Januari 2024. Inflasi tahunan terendah di Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 6,06 persen di Kota Palu, sebesar 5,27 persen di Kota Luwuk, 8,16 persen di Kab Morowali, dan 14,48 persen di Kab Tolitoli. 

         Neraca perdagangan Sulteng melanjutkan catatan surplusnya pada Januari 2024. Ekspor dalam periode Januari tercatat sebesar USD1.589,16 Juta (naik 2,61 persen yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Januari 2024 senilai USD357,35 juta (naik 83,73 persen yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar USD123,81 juta, turun -9,05 persen (yoy). Kinerja APBN bulan Januari 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

      Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1,44  triliun (12,52 persen dari Target APBN 2024) dengan pertumbuhan sekitar 73,22 persen (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 s.d. 2024. Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin meningkat, serta iklim investasi yang terjaga sehingga mendorong pungutan bea masuk atas barang/modal kegiatan investasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, kinerja PNBP turut serta dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara lewat pendapatan atas penerimaan kembali belanja modal, re-entry permit, pendapatan jasa kepelabuhanan, dsb.

      Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp1,14 triliun (13,07 persen pagu) yang tumbuh sekitar 60,36 persen (yoy). Sampai dengan 31 Januari 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 69,23 persen dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas tumbuh sekitar 60,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan PPN yang mencapai 63,0 persen (yoy). Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

      Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp200,52 miliar (9,41 persen dari target 2024), naik sebesar 206,25 persen (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Januari 2024 disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 205,5 persen (yoy) dan pertumbuhan hampir 260 persen atas penerimaan denda administrasi cukai. Komoditas yang memberikan kontribusi penerimaan Bea Masuk adalah impor impor peralatan mekanis dan bahan bakar batu bara (KPPBC Morowali), sehubungan dengan investasi padal modal di Sulawesi Tengah.

      Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Januari terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp83,2 miliar atau 13,40 persen dari target 2024, dan tumbuh positif sebesar 83,33 persen (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (45 persen) pada Kementerian PUPR, disusul oleh Pendapatan Izin Keimigrasian dan Re-entry permit (16 persen) yang merupakan penerimaan Satker lingkup Imigrasi, serta Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada Kementerian Perhubungan.

      Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (17,44 persen), ditopang oleh BPP (58,49 persen) dan TKD (10,14 persen). Penyaluran TKD sebesar Rp 1,35 T (7,40 persen), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 1,23 T (6,19 persen).

      Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 58,49 persen (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp185,9 miliar (tumbuh 222,36  persen yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp150 miliar (tumbuh 5,72 persen yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:

o  Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun (7,71 persen).

o  Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp31,59 miliar (1,69 persen).

o  Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp33,51 miliar (2,12 persen) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.

o  Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp6,74 miliar (3,23 persen).

o  Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp139,54 juta (0,76 persen)..

      Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp1,35 triliun, tumbuh 10,14 persen yoy. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

      Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal IV. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Siaran pers ALCO Regional Sulawesi Tengah