Palu – KPKNL Palu tergabung dalam Kemenkeu Satu-Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2023 dan Kemenkeu Goes to Campus. Kegiatan tersebut menyasar audiens kalangan mahasiswa yang dihelat di Auditorium Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu (21/12/2022).

Kegiatan dipandu oleh moderator, Eko Erifianto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II dengan pemateri Yuni Wibawa, Kepala Kanwil DJPb yang sekaligus sebagai Ketua Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah, dan Moh. Alis Djirimu, sebagai Regional Expert Sulawesi Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Hamlan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan UIN Datokarama Palu. Pada kesempatan tersebut Hamlan menyampaikan,”mewakili rektor kampus UIN Datokorama Palu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh jajaran Kemenkeu Satu – Sulawesi Tengah atas terselenggaranya kegiatan ini yang diharapkan memberikan insight bagi para stakeholder dan juga output perbaikan bagi kondisi ekonomi bagi Sulawesi Tengah.”

Yuni Wibawa menyampaikan dalam sambutannya, “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menginformasikan kepada masyarakat terkait kinerja fiskal tahun 2023 baik dari sisi pendapatan maupun belanja, memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya kalangan mahasiswa mengenai peran Kementerian Keuangan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan regional, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat atas pelaksanaan APBN tahun 2023.”

Mewakili kepala KPKNL Palu, Neni Puji Artanti, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu menjelaskan terkait tugas dan fungsi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KPKNL Palu secara khusus. “KPKNL Palu sebagai unit vertikal DJKN, Kemenkeu yang berperan sebagai pengelola kekayaan negara tertuang dalam beberapa layanan diantaranya pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, penilaian, dan juga pengelolaan Barang Milik Negara.”

Pemaparan materi mengenai kondisi perekonomian Sulawesi Tengah dan perkenalan mahasiswa kepada instansi-instansi vertikal kemenkeu dilakukan secara interaktif diisi dengan beragam pertanyaan dari mahasiswa. Menanggapi salah satu pertanyaan mahasiswa terkait, "bagaimana dampak apabila pelaksanaan anggaran tidak dilakukan dengan transparan dan penyalurannya juga tidak merata?", Alis Djirimu mengatakan, ”Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas pada Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya, saya justru mengajak adik-adik mahasiswa untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan.”

Alis mengutarakan bahwa, kita semua sebagai civitas akademika harus berani mengambil peran dalam pelaksanaan anggaran, karena mahasiswa juga sebagai stakeholder yang turut merasakan manfaat anggaran yang telah disalurkan pemerintah.

Menutup kegiatan tersebut, Yuni menyampaikan harapannya kepada seluruh audiens mahasiswa agar aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Pihaknya juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bentuk transparansi realisasi pelaksanaan anggaran. (teks dan foto oleh : Angger Dewantara)