Pada tanggal 19 Mei 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Provinsi Sulawesi Tengah kembali menggelar rapat kerja pada Semester I Tahun 2023 dengan agenda menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Kemenkeu Satu terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) Penerimaan, Pokja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Pokja Regional Chief Economist (RCE) yang berkolaborasi menunjukkan eksistensi dan kemanfaatan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan bagi masyarakat. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid bertempat di Ruang Rapat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah, Rifai Yusup yang juga Kepala Bagian Umum Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Rifai menyampaikan "Perlu tindak lanjut atas rapat kerja yang sebelumnya kita selenggarakan pada Bulan Maret Tahun 2023 silam." Menanggapi arahan dari Rifai Yusup, Krisdianto, selaku Kepala KPKNL Palu sekaligus Ketua Pokja UMKM, menjelaskan beberapa rencana kegiatan terkait dengan UMKM yang ada pada Daftar Sasaran Bersama (DSB) dalam setahun ke depan.

“Tidak menutup kemungkinan bagi seluruh unit Eselon I untuk melakukan pemutakhiran DSB bila memang terdapat potensi UMKM yang ada di luar daftar. Kita berharap pada akhir tahun, dari daftar yang kita miliki, terdapat kenaikan kelas dari kluster-kluster UMKM." ujar Krisdianto.

Sulistiono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, melanjutkan “Pengembangan potensi UMKM adalah pekerjaan yang panjang. Maka perlu strategi kerja yang berkelanjutan, ada rencana berjangka pendek hingga panjang, serta didokumentasikan dengan baik agar dapat dijadikan basis data dan acuan bagi Pokja UMKM untuk seterusnya”

Selain pembahasan Pokja UMKM, rapat tersebut juga membahas agenda kegiatan dari Pokja Penerimaan yang diketuai Kepala KPP Pratama Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan. Pria yang akrab dipanggil Bangun tersebut mengungkapkan, “Pada dasarnya seluruh tugas Pokja Penerimaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Eselon I masing-masing”.

“Demi mengidentifikasi potensi di Provinsi Sulawesi Tengah yang sebenarnya sangat besar, maka pelaksanaan tugas dan fungsi ini perlu ditingkatkan sinergi antar unit Kementerian Keuangan demi optimalisasi penerimaan tidak hanya dari pajak, tapi juga cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” tambah Bangun.

Dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rubiyantara selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali menambahkan “Dari Bea dan Cukai,  selain di sisi penerimaan dan pembekalan UMKM berorientasi ekspor, masih banyak penggalian potensi dari UMKM mitra kerja yang bisa dieksplorasi untuk dikembangkan kapasitasnya”.

Mahfud, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu menutup sesi rapat dengan tambahan “Dari Daftar Sasaran Bersama (DSB), penggunaan Digi-Pay oleh UMKM dapat ditingkatkan. Forum Kemenkeu Satu dalam menentukan potensi penerimaan juga dapat menggunakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sebagai basis data pengambilan keputusan dan perencanaan.”

Ada yang istimewa dari Rapat Kerja Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah kali ini. Para peserta disuguhi Kopi Napeto, kopi asli Sulawesi Tengah yang berasal dari Donggala. Kopi Napeto merupakan bagian dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang memberdayakan Sumber Daya Manusia dan UMKM dari Desa Nupabomba, Donggala. Napeto, yang berasal dari Bahasa Kaili yang artinya kental, mencerminkan kental Kopi Napeto yang dapat dinikmati dalam segala kegiatan. Kopi Napeto juga merupakan salah satu UMKM pada Daftar Sasaran Bersama Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan digelarnya Rapat Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah, para insan Kemenkeu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kontribusi bagi Provinsi Sulawesi Tengah.  Melalui diskusi yang produktif dan sinergi antar unit kerja, diharapkan hasil dari rapat ini dapat menjadi landasan bagi upaya Kemenkeu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta menjaga kestabilan keuangan negara.

(teks oleh Neni Puji Artanti/foto oleh Angger Dewantara)