Barang Milik Negara merupakan aset yang memberikan manfaat untuk masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, BMN harus dioptimalkan nilai manfaatnya. Sangat disayangkan jika ada BMN yang menganggur (idle) karena itu artinya tidak ada manfaat yang diambil dari aset tersebut. Kerugian bertambah karena sebagian besar BMN tergerus nilainya akibat depresiasi. Itulah mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mengingatkan agar aset negara “berkeringat”, maksudnya dioptimalkan keberadaannya agar memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks satuan kerja, para Kuasa Pengguna Barang (KPB) diminta agar mengoptimalkan utilisasi BMN yang berada dalam penguasaannya dan menekan kapasitas BMN idle.

Pesan tersebut digaungkan Kepala KPKNL Palopo Naf’an Widiarso Rafid kepada para KPB dalam penyampaian materi terkait pengelolaan BMN dalam kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan 2023 dan Kickoff Pelaksanaan Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Palopo. Acara yang berlangsung di Aula KPPN Palopo Kamis, 21 Desember 2023 ini dihadiri oleh KPA/KPB di wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Kepala KPKNL Palopo juga mengingatkan agar BMN yang ada dilakukan pemeliharaan dengan baik supaya performanya dalam mendukung tugas dan fungsi terus terjaga. Dalam hal BMN sudah rusak berat, antara lain karena faktor usia penggunaan, agar segera dilakukan langkah-langkah untuk penghapusannya di mana BMN dapat dilakukan penjualan untuk menyumbang PNBP. Ini untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK juga di mana auditor menemukan adanya BMN rusak yang telah direklasifikasi menjadi aset yang dihentikan penggunaannya di dalam neraca, tetapi tak kunjung diselesaikan penghapusan asetnya. Hal lain yang disinggung Kepala KPKNL Palopo dalam penyampaian materinya adalah terkait penuntasan sertifikasi BMN berupa tanah di tahun 2024 serta penyusunan laporan BMN tingkat satker, yaitu Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) 2023. LBKP ini disusun melalui aplikasi SAKTI dan akan menjadi inputan dalam penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan teknologi informasi, Kepala KPKNL Palopo tak lupa menyampaikan kepada para pimpinan satker bahwa tahun 2024 nanti seluruh satker akan beralih menggunakan aplikasi SIMAN versi 2 dalam pengelolaan BMN-nya. Saat ini SIMAN versi 2 baru digunakan oleh Kemenkeu dan beberapa kementerian/lembaga yang tidak mempunyai unit vertikal, sementara sebagian besar lainnya masih mengoperasikan SIMAN versi 1. Migrasi dari SIMAN1 ke SIMAN2 ini merupakan bagian dari transformasi proses bisnis pengelolaan BMN yang dihelat DJKN.

Sebelumnya, Kepala KPPN Palopo Ikhwan Mahmud menjelaskan kepada hadirin kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 di wilayah Luwu Raya. Kepala KPPN Palopo juga memaparkan hal-hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran tahun depan, antara lain perencanaan belanja yang akurat, pelaksanaan belanja modal yang cepat dan prudent, serta perlunya monitoring dari pimpinan satker terhadap pelaksanaan anggaran. Event yang digelar oleh KPPN Palopo ini benar-benar merepresentasikan spirit Kemenkeu Satu karena selain mengundang Kepala KPKNL Palopo untuk membawakan materi singkat terkait pengelolaan BMN, juga menghadirkan Kepala KPP Pratama Palopo dalam sesi berikutnya. Kepala KPP Pratama Palopo Agung Pranoto dalam kesempatan tersebut mengharapkan kerja sama para pimpinan dalam kepatuhan pemotongan dan pemungutan pajak yang berasal dari belanja pemerintah, serta mengingatkan akan program pemadanan NIK menjadi NPWP.