Jakarta, 23/05/2022 – Di tengah peningkatan risiko global yang berdampak pada ekonomi nasional, APBN melaksanakan fungsinya sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Terkendalinya pandemi semakin mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian, utamanya saat Idul Fitri dimana antusiasme mudik melonjak setelah dua tahun pembatasan. "APBN masih menjadi instrumen yang luar biasa penting, di dalam mengelola seluruh perekonomian kita, baik dalam situasi pandemi, walau sudah mulai bisa dikelola dengan baik, maupun instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi yang menghadapi tantangan baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Bulan Mei 2022.

Kinerja perekonomian nasional menunjukkan pemulihan dan tren positif di tengah kasus harian Covid yang rendah, terutama dari sektor fiskal, sektor rill (PMI ekspansif, konsumsi listrik naik, IKK naik), surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta sektor moneter dan keuangan yang terjaga.

Eskalasi tensi geopolitik (konflik Rusia-Ukraina) berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang sebelumnya tengah mengalami disrupsi global supply karena pandemi. Kenaikan harga komoditas tersebut turut memberikan tekanan pada perekonomian nasional dan masyarakat, sehingga APBN melakukan peran shock absorber melalui peningkatan Belanja Subsidi, Kompensasi, dan Bansos untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Hal ini juga didukung dengan tren positif kinerja Belanja Negara yang tumbuh, baik dari sisi Belanja Pemerintah Pusat maupun TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

TKDD melanjutkan pertumbuhan positif seiring perbaikan pemenuhan syarat salur DAU. Sementara penyaluran DAK telah sesuai pola bulanan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp242,43 triliun atau 31,50 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp9,22 triliun atau 3,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik. Realisasi TKDD bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,13 triliun (31,38 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp22,30 triliun (32,79 persen dari pagu APBN 2022).

Namun demikian, kenaikan harga komoditas yang didukung pemulihan ekonomi juga memberikan dampak positif pada peningkatan Pendapatan Negara yang didorong oleh sektor penerimaan pajak (PPh), PNBP, dan Bea Keluar.

Konflik geopolitik tersebut juga berdampak pada semakin cepatnya kebijakan pengetatan moneter dari negara maju, terutama US (the Fed), yang berisiko meningkatkan cost of fund dan pembiayaan dalam APBN, serta berisiko mendorong capital outflow. Untuk itu, pembiayaan responsif dan antisipatif perlu dilakukan yang didukung oleh kinerja surplus APBN dan peningkatan Keseimbangan Primer.

Untuk itu, APBN akan terus melaksanakan konsolidasi dan reformasi fiskal demi menjaga APBN yang Sehat dan Berkelanjutan.

(Humas KPKNL Palembang)