Profil KPKNL Palembang

SEJARAH SINGKAT

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palembang terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. KPKNL Palembang pada saat itu merupakan unit pelayanan vertikal di bawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Pada tahun 2006,berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PKM.06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan terjadi reorganisasi dengan adanya perubahan nomenklatur dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut juga mengakibatkan berubahnya nomenklatur KP2LN Palembang menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. KPKNL Palembang merupakan instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB). KPKNL Palembang menempati salah satu gedung di Komplek Gedung Keuangan Negara tepatnya Gedung C Lantai 1 dan 2 dengan alamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

VISI, MISI & TUGAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Palembang senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Palembang melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yakni :

1)    Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

2)    Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

3)    Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

4)    Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

5)  Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Palembang menyelenggarakan 14 (empat belas) fungsi, sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; 
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; 
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau  penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; 
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

MOTTO : "P A Y O"

P = Profesional, melakukan pekerjaan sesuai SOP dan mampu mengoptimalisasi kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertanggung jawab,  tuntas, dan paripurna;

A = Amanah, Dapat dipercaya sebagai ASN yang memegang teguh kode etik dan kode perilaku;

Y = Yakin, Sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan komitmen bersama;

O = Optimal, Memberikan pelayanan pada stakeholder dengan adil dan kualitas yang terbaik.

Melalui motto “PAYO” diharapkan semua pegawai KPKNL Palembang "dapat dipercaya sebagai ASN yang memegang teguh kode etik dan kode perilaku serta mampu mengoptimalisasi kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara paripurna, sungguh-sungguh, melaksanakan komitmen bersama, dan memberikan pelayanan pada stakeholder dengan adil dan kualitas yang terbaik."

STRUKTUR ORGANISASI

Saat ini, KPKNL Palembang dipimpin oleh Kepala Kantor, Ridho Wahyono, dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Indah Sri Wiyanti; Kepala Seksi Pengelola Kekayaan Negara, Aswini Rosita; Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, Iwan Victor Leonardo; Kepala Seksi Piutang Negara, Yusuf Sugiyarto; Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Erwin Cahyono; Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Wahidin: Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Mulyani; dan 34 orang pelaksana.

KOMPOSISI PEGAWAI