Palangka Raya – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Press Release Perkembangan Pelaksanaan APBN Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2020 pada Rabu (14/10) secara daring melalui aplikasi zoom. Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kalangan Akademisi, Instansi Pusat dan Media Massa.

Secara garis besar, realisasi APBN triwulan III tahun anggaran 2020 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.875,5 Miliar. Realisasi ini lebih rendah 8,60% (yoy) daripada realisasi pada triwulan III tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 3.145,9 Miliar. PNBP mencatat realisasi sebesar Rp 267,1 Miliar. Realisasi PNBP tumbuh sebesar 6,39% (yoy) dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 251,1 Miliar. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 3.621 Miliar lebih rendah 9,98% (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 4.022,7 Miliar. TKDD mencapai Rp 13.722,6 Miliar tumbuh 5,03% (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 13.064,8 Miliar.

Kepala KPKNL Palangka Raya, R. B. Sigit Budi Prabowo menjadi salah satu narasumber terkait PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri dari 3 (tiga) sisi yaitu PNBP Aset, PNBP Pengurusan Piutang Negara dan PNBP Lelang. Data yang disampaikan merupakan realisasi PNBP dari KPKNL Palangka Raya dan KPKNL Pangkalan Bun. Realisasi PNBP aset mencapai Rp 1,69 Miliar dari KPKNL Palangka Raya dan Rp 270,3 juta dari KPKNL Pangkalan Bun. Kemudian, realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara mencapai Rp 8.7 juta dan Rp 2.5 juta dari KPKNL Pangkalan Bun. Terakhir, realisasi PNBP Lelang mencapai Rp 321 juta dari KPKNL Palangka Raya dan Rp 140 juta dari KPKNL Pangkalan Bun. Selain PNBP Aset, Sigit menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilaksanakan oleh DJKN saat ini yaitu Re-revaluasi BMN, Sertipikasi, Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) dan Portofolio.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ratih Hapsari Kusumawardani juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat di dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara professional, akuntabel dan transparan. Sebanyak 15 (lima belas) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 8 (delapan) diantaranya mendapatkan opini WTP 5 (lima) kali berturut- turut dari tahun 2015 s.d. 2019. (Teks/Foto: Devi Riandani: Seksi HI PKY).