Sebagai upaya upaya untuk melaksanakan tertib adminstrasi, tertib hukum, dan tertib fisik serta demi menyukseskan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Tahun Anggaran (TA) 2023, KPKNL Padang bersama Kanwil DJKN RSK, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggelar Rapat bertajuk “Pembahasan Program Percepatan Sertipikasi Tanah di Wilayah Sumatera Barat” yang bertempat di Aula KPKNL Padang pada hari Rabu (25/10)

Kegiatan Rapat sendiri diadakan secara Hybrid, Turut hadir pada pelaksanaan rapat tersebut, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Encep Sudarwan, Sekretaris Dirjen Perkeretaapian Jujun Endah Wahyuningrum, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, Kepala Sub Direktorat Penetapan Hak Tanah Pemerintah Muhammad Fadhil, Kepala KPKNL Padang Ahid Iwanudin, Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN RSK Satriotomo, Kepala Subdirektorat PKKN II, Bambang Sulistyo, Kepala KPKNL Bukittinggi Andi Soegiri, Kepala Kantah dilingkungan Kerja Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, unsur-unsur pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Balai Perkeretaapian Kelas II Padang.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dirjen Perkeretaapian Jujun Endah Wahyuningrum Jujun menyampaikan dukungannya dalam penuntasan target Sertipikasi BMN TA 2023 ini. Dalam menjalankan fungsi pemantauannya DJKA meliputi tidak terbatas untuk memastikan BMN berupa tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq, Kementerian Perhubungan, memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain, memastikan BMN tidak dalam sengketa.

Kemudian dalam sambutannya Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Encep Sudarwan menyampaikan juga turut berpesan kepada Kantor Wilayah DJKN agar mematangkan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN di wilayah kerjanya untuk mengoptimalkan capaian target tahun 2023. Encep menjelaskan bahwa satker dan K/L dalam hal ini sebagai Pengguna Barang merupakan titik awal yang penting dalam menuntaskan target sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2023. “Pengguna Barang harus bertanggung jawab atas barangnya sendiri dan harus mengetahui detail data atas barang tersebut agar memudahkan proses sertipikasi. Dimana sudah menjadi perintah Presiden kepada kita untuk menuntaskan target sertipikasi BMN tanah di tahun 2023 ini,” ungkap beliau.

Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi juga berkomitmen untuk mengawal dan menuntaskan Target Sertipikasi BMN TA 2023 berjalan dengan lancar dan sukses.

Kepala KPKNL Padang Ahid Iwanudin menyampaikan perlunya komitmen bersama untuk bekerja sama dalam percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2023.

Adapun Subtansi yang dibahas terkait Progres Sertipikasi BMN berupa Tanah Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Wilayah Sumatera Barat yang memiliki Target Kategori K3 yaitu clean but not clear (data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara) dan not clean and not clear (data yuridis dan fisik tidak lengkap serta sengketa/berperkara). Terdapat sekitar 376 NUP yang terbagi di dua KPKNL yaitu KPKNL Padang sebanyak 226 NUP dan KPKNL Bukittinggi sebanyak 150 NUP.

Rapat tersebut menyepakati untuk mensukseskan tercapai target K3 progres pensertifikatan tanah BMN di tahun 2003 dengan output realisasi bisa berupa Peta Bidang Tanah (PBT) atau berita acara pemeriksaan data yuridis dan/atau fisik BMN berupa tanah dalam rangka pensertipikatan. Kegiatan hari ini lebih difokuskan kepada tata cara pembuatan dan permasalahan terkait berita acara pemeriksaan data yuridis dan/atau fisik BMN berupa tanah dalam rangka pensertipikatan untuk kategori K3.

(Foto/Teks : Guziarie Zul S.H)