Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam menjalankan tugas, KPKNL Padang berpegang teguh pada Visi Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

VISI : "Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

MISI : 

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,  transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

KPKNL Padang saat ini telah memiliki sarana dan prasarana  yang memberikan suasana kenyamanan kepada pemohon layanan, stakeholders, dan pegawai. Kantor ini juga memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang tusinya antara lain Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Konsultasi Terbuka, Ruangan e-Auction dan Ruang Aula/Rapat Serbaguna

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
   
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL. 

KPKNL Padang dipimpin oleh Edy Suyanto, S.H. MM selaku Kepala Kantor sejak 05 November 2020. Dalam operasionalnya,  Kepala Kantor didukung oleh Kepala Sub Bagian Umum, Muhammad Bukhori, Kepala Seksi Pengelola Negara, Lisdianto, Kepala Seksi Piutang Negara Ahmad Elazar, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kholis Zakwani, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Dhani Abdul Basieth, 7 Pejabat Fungsional, 18 orang pelaksana  dan 8 orang pegawai PNPNS dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, sosial dan keahlian lainnya untuk menjalankan tugasnya. KPKNL Padang. KPKNL Padang berkedudukan di kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79, yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatandan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Wilayah Kerja KPKNL Padang

Struktur Organisasi KPKNL Padang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, Struktur Organisasi KPKNL Padang terdiri dari:

a. Subbagian Umum;

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

c. Seksi Piutang Negara;

d. Seksi Hukum dan Informasi;

e. Seksi Kepatuhan Internal;

f. Kelompok Jabatan Fungsional: Pelelang Ahli Muda, Pelelang Ahli Pertama, Penilai Pemerintah Ahli Pertama, dan Penata Laksana Barang Terampil.

Bagan Organisasi KPKNL Padang

*Keterangan : Jumlah pegawai per 24 Agustus 2022 adalah 30 (tiga puluh) orang