Selasa pagi (9/10-2023) KPKNL Bukittinggi mengadakan Sosialisasi Tindak Lanjut Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) kepada stakeholder terkait yakni satuan kerja (satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda), KPKNL Padang termasuk salah satu peserta yang diundang pada kesempatan tersebut. Acara yang diselenggarakan di Aula Singgalang KPKNL Bukittinggi dibuka oleh Andi Soegiri selaku kepala KPKNL Bukittinggi yang dalam sambutannya menyampaikan tentang pengelolaan Piutang Negara merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana salah satu tugas pimpinan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah mengelola piutang dimulai dari terjadinya piutang, proses pengurusan dan penagihan serta proses penyelesaian yang tentu tidak dapat dipisahkan prosesnya. Piutang-piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Acara sosiliasi menghadirkan narasumber Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, Halim yang dalam paparannya menjelaskan dasar hukum, latar belakang dan prosedur pengurusan piutang negara. Setelah penyampaian materi olah narasumber dilakukan diskusi sekaligus penyampaian progres pengurusan piutang negara kepada peserta yang hadir.

Kegiatan sosiliasi ini bertujuan untuk memonitoring proses tindak lanjut PSBDT dan melakukan evaluasi terhadap penyerah piutang yang mengalami kesulitan dalam melakukan memproses PSBDT kepada penghapusan piutang baik secara bersyarat maupun secara mutlak. Acara diakhiri dengan foto bersama antara narasumber dan peserta yang hadir. 

(Foto/Teks : Mochamad Ramdani)