Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
KPKNL Metro > Berita
KEBIJAKAN STRATEGIS APBN 2021 ( FGD PEJABAT ADMINISTRATOR KPKNL METRO )
Desiana Wahyuningsih
Kamis, 10 Desember 2020   |   239 kali

Kita sadari bersama bahwa pandemi Covid 19 bukan hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun berdampak juga pada perekonomian negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi dunia dipastikan melambat. COVID-19 menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Berbagai upaya untuk menekan dampak Covid 19 telah dilakukan oleh pemerintah, stimulus ekonomi terus digulirkan. Di Masa Depan, tekanan ekonomi mungkin menjadi lebih tidak terduga, hal ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat penting.

 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi pemerintah terkait kebijakan strategis APBN 2021, pada hari selasa (8/12), KPKNL Metro  menyelenggarakan Focus Group Discusion  (FGD) Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2020, dengan tema Kebijakan Strategis APBN 2021. FGD ini dilaksanakan melalui media daring dan pertemuan secara langsung di aula KPKNL Metro yang tentunya tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 dan Perekonomian Indonesia 2021, Dinamika APBN Di Masa Pandemik dan Arah Kebijakan Fiskal 2021, menjadi tiga poin penting yang disampaikan oleh Maya Sartika, selaku Pejabat Administrator .

Pertumbuhan ekonomi Triwulan III ini dapat menjadi titik balik menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Mayoritas sektor produksi menunjukan arah perbaikan, namun pemulihan dunia usaha perlu terus di dorong. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan, yang tentunya  memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply maupun demand. Pelemahan perekonomian sebagai dampak Covid 19 menimbulkan hambatan investasi, tereduksinya human capital dan produktivitas, butuh waktu dan biaya tambahan untuk me-restart.

Dalam  menjaga keseimbangan fleksibilitas dan sustainabilitas untuk akselerasi recover dampak Covid 19, dibentuk lah New Baseline Macro Fiscal. Pemberian stimulus pada masa pandemi menyebabkan peningkatan pada defisit fiskal serta tingkat utang di banyak negara. Hal ini perlu terus diwaspadai agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi ke depan. APBN adalah instrumen penting dalam mendukung pemulihan perekonomian untuk merespons dampak COVID-19 sebagai kejadian luar biasa, komitmen untuk dapat mengatasi COVID-19 dan jump-start ekonomi serta momentum untuk reformasi penguatan fondasi dalam menjaga agenda pembangunan, ujar Maya Sartika.

Arah Kebijakan Fiskal  2021, merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi menjadi prioritasnya. Postur APBN 2021 mengacu pada Kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kebijakan strategis APBN 2021 disusun untuk mendukung akselerasi pemulihan & transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, infrastrukstur, ketahanan pangan, pariwisata dan bdang TIK menjadi target prioritas pembangunan oleh pemerintah.

Sebagai respon penyampaian materi Kebijakan Strategis APBN 2021 oleh Pejabat Administrator, dan untuk menggali informasi lebih lanjut sebagai umpan balik FGD ini, dibuka sesi tanya jawab yang berjalan cukup kondusif dan responsif.  Sebagai penutup FGD, Maya Sartika menegaskan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di Q3, 2020 sudah mulai membaik, didorong oleh kebijakan countercyclical akseleration belanja negara yang meningkat signifikan. Kebijakan strategis 2021 dilaksanakan menyeluruh pada berbagai aspek, yaitu reformasi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, serta TIK.  Untuk terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, APBN akan dijalankan dengan tata kelola yang baik dengan tetap memaksimalkan manfaat untuk masyarakat

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini