Mamuju – KPKNL Mamuju senantiasa berusaha untuk menjadi bagian yang konstruktif dalam proses perbaikan terus menerus (continuous improvement) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ataupun Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan itu, terkait dengan rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/KN.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I, KPKNL Mamuju melaksanakan pembahasan masukan materi pengganti PMK tersebut pada Rabu (12/4) bertempat di Ruang Rapat KPKNL Mamuju.

Kegiatan yang merupakan bagian dari prosedur standar untuk memperoleh masukan dari para penyelenggara langsung peraturan tersebut, yang dilakukan KPKNL Mamuju dalam setiap menerima permintaan masukan dari berbagai pihak, dibuka oleh Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun. Dalam pembukaan Helvita menekankan pentingnya proses pemberian masukan ini. Menurutnya manfaat dari proses ini setidaknya ada dua. Yang pertama, bagi penyusun peraturan, aturan yang dibuat bisa menjawab keresahan yang dirasakan di tingkat pelaksana peraturan tersebut. Sementara itu, bagi pelaksana atau dalam hal ini Pelelang, keresahan yang dirasakan terkait dengan peraturan yang ada dapat dipertimbangkan dalam peraturan yang akan dibuat.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Perubahan PMK (RPMK) tersebut yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mamuju Ida Kade Sukesa. Pada kesempatan tersebut Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Mamuju Syarifuddin menyampaikan beberapa masukan yang kemudian pada kesempatan berikutnya disampaikan ke Kantor Pusat DJKN sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. (IKS/KPKNL Mamuju)