KPKNL Mamuju berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten dan merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun demikian, Mamuju sampai saat ini, bukanlah daerah otonom yang memiliki wali kota ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten Mamuju berada di antara Palu (Sulawesi Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kabupaten ini menjadi jembatan ekonomi ataupun budaya Kota Palu dan Makassar.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju adalah salah satu kantor pelayanan publik pada unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang baru dibentuk pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

KPKNL Mamuju mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, berlokasi di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Lantai 4 Jalan Soekarno Hatta Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam mendukung kelancaran pelayanan prima kepada seluruh stakeholders, pasca dibentuk KPKNL Mamuju bergerak cepat terutama dengan melaksanakan pengadaan sarana, prasarana, jaringan internet maupun koordinasi dengan instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Secara geografis, wilayah kerja KPKNL Mamuju meliputi 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Majene, Polewali Mandar, Mamasa. Kanwil DJKN Sulseltrabar terdiri dari 6 Bagian/Seksi yaitu: SubBagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Lelang, Seksi Kepatuhan Internal, dan Seksi Hukum dan Informasi. KPKNL Mamuju selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, serta layanan pendukung lainnya diberikan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP).

VISI

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

MISI

·         Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

·         Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

·         Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

·         Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

·         Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

·         Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

MOTTO

"JUARA"

Jujur, Utama, Amanah, Ramah, Akuntabel

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Veritkal DJKN KPKNL Mamuju memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas

“KPKNL Mamuju mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.”

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Mamuju menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:.

a.    inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

b.    registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

c.    pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

d.    pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

e.    pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.     pelaksanaan pelayanan lelang;

g.    penyaJian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

h.    pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i.      verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

j.      pelaksanaan administrasi KPKNL.

Wilayah kerja KPKNL Mamuju meliputi:

1.    Kabupaten Mamuju

2.    Kabupaten Majene

3.    Kabupaten Polewali Mandar

4.    Kabupaten Mamasa

5.    Kabupaten Mamuju Tengah

6.    Kabupaten Mamuju Utara

Struktur Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder dapat menghubungi nomor telepon (0426) 2328556  atau melalui email: kpknlmamuju@kemenkeu.go.id, instagram: @kpknlmamuju, dan facebook: KPKNL Mamuju

 Video Profil KPKNL Mamuju