KPKNL Mamuju laksanakan koordinasi sekaligus penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab Mamuju) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) pada Selasa (23/5) secara maraton dalam satu hari.

Koordinasi dan Penguatan Sinergi dengan Pemkab Mamuju

Koordinasi dan penguatan kolaborasi pertama dilakukan dengan Pemkab Mamuju di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, pada pagi menjelang siang. Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju dan para perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pendapatan Daerah.

Kegiatan yang juga merupakan bagian dari penguatan fungsi-fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara dan sosialisasi lelang sebagai mekanisme penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel itu, dilakukan langsung oleh Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Mamuju Mudrika Jaya Rapi.

Helvita Dorojatun menyampaikan tata cara pemindahtanganan BMD untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar BMD. Dalam penyampaiannya Helvita menekankan pentingnya peran masing-masing pihak dalam pengelolaan BMD, yaitu tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah, kemudian Pembantu Pengelola Barang dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju, dan Pengguna Barang yaitu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tata kelola BMD dilakukan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Helvita juga mendorong pelaksanaan penjualan melalui lelang untuk pemindahtanganan BMD.

Dalam kesempatannya, Mudrika Jaya Rapi menyampaikan pentingnya OPD menjaga fisik objek yang diusulkan lelang sampai penyerahan objek ke pemenang lelang. Menurutnya hal tersebut untuk menghindari permasalahan berupa keluhan dari pembeli lelang ketika barang yang dibeli berkurang, hilang sebagian, atau jumlah/kondisi barang antara sebelum dan sesudah lelang tidak sesuai. Lebih lanjut Mudrika menyampaikan bahwa menjaga fisik barang dari kerusakan sebelum dijual juga penting untuk menjaga nilai jual barang tetap optimal, sehingga potensi pendapatan daerah tidak berkurang.

Koordinasi dan Penguatan Sinergi dengan Pemprov Sulbar

Selanjutnya setelah kegiatan pertama, dilanjutkan dengan kegiatan bertema sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Prov. Sulawesi Barat Drs. Amujib, M.M., dan Kepala Bidang BMD BPKPD Prov Sulbar Andi Muh Bisyri Nur.

Pada kesempatan tersebut, yang pada intinya merupakan kegiatan Koordinasi dan penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Helvita menyampaikan mengenai pentingnya mewujudkan tata kelola BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pemahaman tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, pria berkacamata ini juga menyampaikan mengenai penilaian BMD untuk  kepentingan pemindahtanganan melalui penjualan lelang, dan pemanfaatan seperti sewa BMD, yang secara potensial dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya juga disampaikan mengenai pentingnya inventarisasi dan penyiapan Tenaga Fungsional Penilai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendukung pengelolaan, termasuk revaluasi BMD.

Kemudian Amujib menyampaikan perlunya pertemuan dimaksud dikembangkan menjadi diskusi berseri baik antar pengelola barang dan sosialisasi kepada pengguna BMD. Diskusi dan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terkait dalam pengelolaan BMD.  Berkaitan dengan permintaan tersebut Helvita menyampaikan KPKNL Mamuju siap membantu BPKPD Provinsi Sulbar dalam mensosialisasikan pengelolaan BMD.

Peran KPKNL Mamuju dalam Penciptaan Tata Kelola BMD yang Akuntabel

Pada kesempatan terpisah setelah kegiatan, kepada Tim Pemberitaan KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun menyampaikan bahwa kegiatan penguatan sinergi dengan Pemerintah Daerah yang dilakukan itu memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola BMD oleh daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah, termasuk peningkatan perekonomian daerah. Kedua, dengan terciptanya tata kelola yang akuntabel dan tertib secara hukum, dapat menghindarkan pengelola atau pengguna barang daerah dari timbulnya permasalahan hukum, atau timbulnya permasalahan administrasi atau akuntansi berupa temuan BPK atau APIP.

Selanjutnya yang ketiga, kita mengetahui bahwa mekanisme lelang dengan digitalisasi prosesnya dapat menjamin kepastian hukum dan integritas pelaksanaan penjualan BMD, sehingga dapat membantu terciptanya tata kelola yang baik. Lebih lanjut KPKNL akan selalu mendorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk menggunakan mekanisme penjualan lelang ini untuk segala keperluan.

Keempat, melalui penguatan sinergi KPKNL atau DJKN secara umum dengan Pemkab/Pemprov atau bahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, potensi pendapatan negara dari bea lelang, dan pendapatan daerah dari penjualan BMD dapat diperoleh secara optimal dan diamankan secara akuntabel. Terakhir, Helvita menegaskan, “Silahturahmi dan diskusi yang dilaksanakan ini merupakan bukti bahwa KPKNL Mamuju memiliki perhatian yang besar terhadap pengelolaan aset yang akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.” (IKS/KPKNL Mamuju)