DJKN sebagai penjaga aset negara khususnya  tanah setiap tahun  berupaya melakukan sertipikasi tanah BMN dari setiap Satker yang masih belum sesuai ketentuan. Sebagaimana UU No.1 Tahun 2004, disebutkan bahwa seluruh BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pada Selasa (05/03), bertempat di BBPPTP Surabaya di Jombang, KPKNL Malang melaksanakan kegiatan rapat Tripartite dalam rangka prapenetapan lokasi sertipikasi BMN. Pembahasan bersama oleh KPKNL Malang, Kantor Pertanahan Kab.Jombang dan Satker penggunan BMN dengan locus di Kabupaten Jombang, Tripartite ini diikuti sebanyak 10 Satker dan dilakukan pembahasan sebanyak 324 bidang aset, termasuk aset DJKA.

Hasil pembahasan tripartite ini akan ditetapkan dalam penetapan lokasi  sertipikasi BMN Tahun 2024, tentunya yang clean and clear oleh kantor pertanahan Kab.Jombang. Dengan semangat dan pemahaman yang sama aset BMN berupa tanah harus bersertipikat sesuai ketentuan, mari Bersama Jaga Aset Negara.

(Tim Humas KPKNL Malang)