KPKNL Malang merupakan instansi vertikal unit Eselon III yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN. Pada saat ini KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang. 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; 

2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 

3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; 

4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;

5. pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. pelaksanaan pelayanan lelang;

7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

14. pelaksanaan administrasi KPKNL.