Penyelenggaraan pelayanan kepada para stakeholder merupakan sinergi berbagai unit pemerintahan. KPKNL Malang senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholder.

Barang bukti perkara yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara,  statusnya akan berubah menjadi Barang Rampasan Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Nantinya, barang rampasan tersebut dapat diajukan untuk permohonan lelang dan akan ditindaklanjuti oleh KPKNL Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.