Malang - Proses penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan Pagu Indikatif sebagai indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur menyelenggarakan Acara Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2021 dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Kepala Bagian Umum dan jajarannya, Kepala KPKNL Malang, Kasubag Umum dan bendahara pengeluaran  di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, bertempat di Aula KPKNL Malang, pada tanggal 17 – 18 Februari 2020.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala KPKNL Malang menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-344/KN.1/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Persiapan Penyusunan Pagu Indikatif Unit DJKN Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka meningkatkan  kualitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menyampaikan bahwa pemilik kegiatan perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap output yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta melengkapi dokumen pendukung RKA-KL pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 sehingga perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi anggaran belanja operasianal dan non operasional.   

Kegiatan dilanjutkan dengan  pemaparan rencana Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2021 oleh perwakilan masing – masing KPKNL selaku pemilik kegiatan di lingkungan DJKN Jawa Timur.  

Kegiatan penyusunan Pagu Indikatif 2021 ditutup oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dengan harapan bahwa Realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana di amanatkan oleh Pemerintah Pusat. (teks, photo.iik)