Kinerja pemerintah selalu diupayakan mengalami perbaikan, hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah selaku pelayan publik. Perkembangan kinerja dan inovasi instansi pemerintah perlu diketahui masyarakat melalui berbagai media yang efektif. Maka memilih media yang tepat dan relevan dengan kebutuhan publik menjadi penting. Sebelum era internet, selain televisi, media cetak menjadi primadona komunikasi publik. Majalah dan koran menjadi bagian dari keseharian masyarakat sehingga berbagai kepentingan termasuk informasi dari pemerintah, disampaikan melalui media cetak. Pemilihan majalah dan koran di era pra internet dirasa tepat.

Kebiasaan komunikasi masyarakat dan pencarian informasi mengalami perubahan signifikan semenjak ditemukan internet dan masyarakat dapat mengakses fasilitas internet seluas mungkin. Terlebih ketika gawai yang memiliki akses internet berkembang pesat. Hal ini menimbulkan perubahan perilaku signifikan sehingga media komunikasi konvensional mulai banyak ditinggalkan. Melihat fenomena ini, beradaptasi bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keniscayaan. Kegiatan kehumasan yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan informasi kepada publik pun perlu menyesuaikan diri.

Tak berhenti di akses internet dan perkembangan gawai, perkembangan berbagai platform media sosial pun seakan tak terbendung. Media sosial yang dulunya digunakan untuk keperluan personal, kini juga digunakan oleh berbagai elemen masyarakat mulai institusi bisnis, UMKM, organisasi waralaba, dan berbagai institusi pemerintah. Sebuah studi dari agensi marketing We Are Social dan platform manajemen sosial media Hootsuite mengungkap bahwa separuh penduduk di Indonesia telah aktif dan akrab dengan media sosial (studi tahun 2021) dengan angka 170 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Sedangkan untuk publikasi informasi baik melalui media online maupun media cetak, Nielsen Media melansir informasi dari survei yang dilakukan bahwa penduduk Indonesia yang membaca media online sebesar 6 juta orang dan pembaca koran sebesar 4,5 juta orang. Dari variasi angka di atas, maka sudah seharusnya instansi pemerintah memiliki strategi untuk melakukan kegiatan kehumasannya. Perlu dilakukan pemetaan jenis informasi seperti apa yang dipublikasikan di masing-masing jenis media.

Proses adaptasi kehumasan tidak berbicara tentang memperluas platform publikasi saja, namun juga menguasai ilmu digital yang cepat sekali berkembang. Insan-insan kehumasan yang ada di institusi pemerintah perlu diperkuat dengan keterampilan pengolahan media kehumasan dan peralatan yang bekerja optimal. Dari berbagai studi tersebut di atas, media sosial paling banyak digunakan adalah Youtube, maka selayaknya insan kehumasan instansi pemerintah dibekali dengan berbagai keterampilan dari pembuatan konsep video, operasional peralatan, penguatan talent, proses editing dan finishing, hingga keterampilan tentang ilmu pembacaan data tentang pemasaran digital dan content creation. Media komunikasi saat ini sudah didominasi dengan platform obrolan, maka pelayanan informasi oleh instansi pemerintah juga perlu memperkuat insan kehumasan dengan peralatan memadai dan ilmu tentang komunikasi digital demi pelayanan yang prima. Selain itu media sosial seperti Instagram, Twitter, Tik-Tok, Facebook, memiliki jumlah pengguna yang signifikan dengan latar belakang pengguna yang berbeda-beda pula.

Tidak berhenti di penyediaan perangkat dan pelatihan bagi pegawai-pegawai yang terlibat di kegiatan kehumasan, instansi pemerintah juga perlu memiliki strategi komunikasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan publikasi. Perlu dilakukan pemetaan kondisi dan strategi yang perlu dilakukan menghadapi masing-masing tantangan dan kondisi. Berbicara tentang kegiatan kehumasan, perlu diperkuat dan diatur strategi yang diperlukan untuk berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Beberapa kondisi tersebut misalkan bagaimana menghadapi jika terdapat isu sensitif yang harus dihadapi dalam waktu cepat, kondisi menghadapi disinformasi lelang dan maraknya penipuan lelang sekaligus mengedukasi masyarakat tentang lelang itu sendiri, kondisi mempromosikan berbagai kerja dan tugas fungsi di DJKN agar masyarakat memahami dan merasa terlibat sehingga menghasilkan komunikasi digital dua arah dan menghasilkan keterikatan (engagement) yang tinggi. Dengan adanya perumusan strategi yang padu, terarah, dan sinergis, maka diharapkan kinerja  dapat disampaikan ke publik dan proses publikasi menghasilkan dampak maksimal (impactful) bagi masyarakat luas. Setelah adanya strategi komunikasi yang padu tersebut, proses monitoring dan evaluasi menjadi sebuah hilir untuk memastikan kinerja kehumasan telah dilakukan sesuai rencana. Sebuah proses belajar tanpa henti yang menjadi tugas kita semua.

(ditulis oleh Neni Puji Artanti,  KPKNL Malang)