Selasa, 30/1, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, mengadaan rapat Koordinasi dan Konsolidasi Terkait Target Program Percepatan Sertipikasi BMN TA 2024 di Wilayah Kerja KPKNL Madiun, sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Madiun nomor S-51/KNL.1006/2024 tanggal 25 Januari 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Terkait Target Program Percepatan Sertipikasi BMN TA 2024 di Wilayah Kerja KPKNL Madiun,  yang dihadiri oleh oleh Kepala KPKNL Madiun, Kepala Seksi PKN dan staf seksi PKN, perwakilan dari Kantor Pertanahan pada wilayah kerja KPKNL Madiun Raya, serta perwakilan dari satuan kerja khususnya satuan kerja dengan target kategori K1 (KP DJKA, BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, Zidam V/ Brawijaya, dan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I), bertempat di Ruang Aula Lantai I KPKNL Madiun.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Madiun, Fendy Purwanto dalam sambutannya menyampaikan   apresiasi kepada satuan kerja yang telah bekerja sama dan berkontribusi maksimal dalam pencapaian target sertifikasi tahun 2023, dimana capaian K1 sebanyak 341 dari target K1 sebanyak 22. Kepala KPKNL Madiun juga memaparkan latar belakang pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah, penjelasan kategorisasi dalam pelaksanaan sertifikasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sertifikasi ini, oleh karena itu masih diperlukan komitmen dan kerjasama dari masing-masing satker dan kantah dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah di tahun anggaran 2024 ini. "Satuan kerja agar segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan terkait pembuatan akun mitra aplikasi SENTUH TANAHKU " pesannya

Pada satker BBWS brantas beberapa NUP terdeteksi masuk ke daftar NUP-NUP dengan luas yang sangat besar sehingga masuk ke target prioritas. Satker segera melakukan konfirmasi dan jika ada target pengganti segera diinformasikan kepada kantor pertanahan dan KPKNL, serta menyampaikan terkait target K1 KP DJKA, agar segera memastikan target-target tersebut mengingat jumlah cukup signifikan. “Sebagaimana hasil rapat dengan kantor pusat DJKN, Kemenkeu c.q. DJKN bersedia mendampingi KP DJKA untuk melakukan mediasi terkait sertifikasi tanah, “ujar Fendy.

Fendy Purwanto juga menyampaikan bahwa memaklumi adanya permasalahan utama yang biasa terjadi dalam penentuan target penlok adalah keterbatasan waktu dalam penyiapan dokumen sehingga target-target yang dokumentasinya belum sempat terpenuhi terpaksa harus digeser ke kategori K3. Terakhir menyampaikan bahwa dalam rapat ini, data yang menjadi acuan adalah data posisi terakhir setelah rapat koordinasi yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2024.

Selanjutnya Kepala Seksi PKN KPKNL Madiun, Ani Rezeki menyampaikan untuk segera melakukan update pada aplikasi SIMAN, karena tarikan data target adalah data yang telah diupload oleh satker kepada master asset dan akan membagikan data kemudian kepada masing-masing kantah dan satker untuk dilakukan pengecekan apakah sudah ada sertifikat pada target-target tersebut.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, Kepala Seksi PKN menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain yaitu KP DJKA akan menyampaikan data kepada Kantah untuk dilakukan pengecekan pada aplikasi database GEO-KKP, perlu eskalasi ke Kanwil DJKN terkait waktu untuk melakukan identifikasi ulang, sehingga data yang diajukan penlok benar-benar clean and clear dan KPKNL Madiun juga akan membagikan data target kepada masing-masing satker dan kantah untuk dapat dilakukan sinkronisasi data. Acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama.