Selasa, 21 Maret 2023, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, Fendy Purwanto didampingi oleh seluruh Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional KPKNL Madiun, menandatangani Maklumat Pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam PMK Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Maklumat Pelayanan  dipublikasikan kepada pengguna layanan baik melalui media offline maupun online dalam  rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien, serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu penyelenggara Pelayanan Publik telah melakukan pemutakhiran terhadap standar pelayanan di lingkungan DJKN meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPKNL. Standar Pelayanan  ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-60/KN/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada KPKNL terdapat 11 (sebelas) jenis layanan, yaitu: Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan,  Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan, Pelayanann Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL, Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang; Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), Penetapan Jadwal Lelang, Pelaksanaan Lelang, Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL), Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan, dan Penerbitan Salinan Risalah Lelang.

Maklumat Pelayanan memuat 4 hal yaitu pernyataan Janji dan kesanggupan untuk melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan, pernyataan memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan keharusan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai standar.

Kepala KPKNL Madiun menyampaikan agar seluruh pegawai merapatkan barisan dan kuatkan tekad untuk terus mengawal Budaya Organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis, selalu memperbaiki cara kerja dan memberikan kemudahan dalam pelayanan, serta selalu penguatkan integritas.  

Tetap semangat dan Jaga Integritas!