Lhokseumawe - Selasa, 08 Februari 2022, KPKNL Lhokseumawe mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara kepada di KPPN Takengon, Aceh Tengah. Acara ini turut mengundang seluruh satuan kerja wilah KPKNL Lhokseumawe, dengan hadiri oleh 57 peserta yakni para petugas/operator barang milik negara (BMN) dari Kota Lhokseumawe hingga ke Kutacane. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe, Bono Yudianto. Dalam kesempatan ini, Bono menjelaskan sedikit banyak terkait siklus pengelolaan BMN yang baik, yang diawali dengan pentingnya pengukuran SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan), yang secara tidak langsung berkaitan dengan efisiensi anggaran belanja dan perencanaan kebutuhan BMN. SBSK sendiri juga berkaitan dengan Portopolio Aset yang befungsi menilai Highest Best and Use dari aset BMN di masing-masing unit kerja, serta yang akan menjadi laporan bagi pembuat kebijakan. Tak hanya itu, Bono juga menyampaikan terkait Sertipikasi Tanah BMN, yang merupakan kewajiban bagi setiap satuan kerja. Dan tak lupa mengingatkan bahwa tahun 2022 adalah tahun terakhir Program Nasional Sertipikasi Tanah BMN. Sebagai penutup, Bono berpesan agar seluruh satuan kerja dapat segera melengkapi data Master Aset Tanah dan Bangunan, karena digitalisasi saat ini merupakan kemajuan dan kewajiban bagi setiap instansi guna pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik dan terintegrasi.

Materi pertama disampaikan oleh Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Ade Irawan. Ade menyampaikan terkait Evaluasi Kinerja Aset atau Portofolio Aset. Singkatnya, Ade menjelaskan Evaluasi Kinerja Aset atau Portofolio Aset merupakan amanat dalam PMK pengawasan dan pengendalian. Pengelola barang melakukan evaluasi kinerja BMN sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. Ia juga menjelaskan indikator-indikator dalam pengukuran kinerja BMN yang berbentuk seperti piramida terbalik mulai dari kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan, ekonomi, serta kondisi. Semakin terletak diatas piramida tersebut, maka semakin besar pula pengaruhnya bagi pengukurannya.

Selanjutnya materi dibawakan oleh pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Rizki Fahmi. Dalam penjelasannya Rizki menjabarkan tentang SBSK. Ia menyampaikan bahwa SBSK merupakan 2 hal yaitu standar barang dan standar kebutuhan. Untuk tiap tiap jenis BMN seperti gedung, bangunan rumah negara, kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional mempunyai standar masing-masing. Rizki juga menyampaikan bahwa SBSK merupakan batas tertinggi yang dijadikan pedoman oleh pengguna barang dalam hal perencanaan kebutuhan pengadaan BMN.

Materi terakhir dibawakan oleh salah satu pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pula, Humayra Vonna. Wanita yang akrab disapa Memey ini menjelaskan terkait Pelaporan Wasdal. Singkatnya, Memey menyampaikan, diharapkan kepada setiap satuan kerja untuk dapat menyampaikan laporan wasdal tepat waktu, yakni pada bulan Maret setiap tahunnya. Karena apabila satker tidak menyampaikan laporan wasdal tepat waktu, maka dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan atau penghapusan yang diajukan oleh satker tersebut.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dengan jenis pertanyaan seperti permasalahan terkait sertipikasi tanah BMN dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh satuan kerja dalam pengukuran SBSK. Semua pertanyaan yang ada dijawab dengan baik oleh seksi PKN. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis PKN lainnya, seperti salah satunya adalah update master aset tanah di aplikasi SIMAN.

Acara diakhiri dengan penyerahan berkas permohonan sertipikasi tanah BMN oleh Polres Aceh Utara kepada KPKNL Lhokseumawe, serta foto bersama dengan para satuan kerja. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman semua pihak tentang pentingnya pengelolaan BMN yang baik, demi terwujudnya efisiensi anggaran dan pelaporan BMN yang berkualitas.

Narasi/Foto : Feliza.