Kendari - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senantiasa menyampaikan dan mempublikasikan mengenai pelaksanaan APBN dan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kondisi fiskal dan ekonomi secara nasional kepada para stakeholder maupun kepada publik, melalui Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya di setiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Asset Liability Committee (ALCo) merupakan salah satu organ yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan penyusunan konsep proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas. 

ALCO sendiri bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan APBN di masing-masing Provinsi. Saat ini, mekanisme ALCO di tingkat pusat diturunkan kepada unit Kemenkeu di daerah melalui ALCO regional yang merupakan bagian dari inisiatif Regional Chief Economist (RCE).

Pelaksanaan ALCO regional dilaksanakan dengan adanya koordinasi dan sinergi antar unit eselon I Kemenkeu di daerah dalam kerangka Kemenkeu SATU, yang bertujuan untuk terus memantau kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN serta APBD. Kemenkeu Sulawesi Tenggara sendiri, telah rutin melaksanakan Pers Release Capaian APBN setiap bulannya.

Pada senin dan selasa (30 dan 31 Oktober 2023), bertempat di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara diadakan rangkaian kegiatan ALCo Regional yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan tersebut diawali dengan FGD pada hari pertama, Senin (30/10) acara dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb, Syarwan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kondisi ekonomi saat ini dan strategi di masa mendatang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Pada hari kedua, Selasa (31/10) kegiatan dilanjutkan dengan agenda Pers Release Capaian APBN Per 30 September 2023. Dihadiri oleh seluruh perwakilan Eselon II Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, serta turut hadir pula perwakilan Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan Pers Release kali ini disampaikan terkait:

1. Penyajian kinerja belanja APBN/APBD dan KUR oleh Kanwil DJPb Sultra;
2. Penyajian kinerja penerimaan oleh DJP, DJBC dan DJKN;
3. Penyajian kinerja pengeluaran oleh DJPb;
4. Penyampaian perkembangan data ekonomi regional oleh BPS;
5. Penyajian assesment inflasi oleh Bank Indonesia;
6. Penyampaian langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan maupun mengatasi tantangan realisasi belanja negara; dan
7. Komitmen sinergi antara Kementerian Keuangan, BPS, BI, Pemda, dan Satuan Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara melalui tugas dan fungsinya masing-masing.

Syarwan, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam paparannya menjelaskan perkembangan perekonomian Sulawesi Tenggara yang secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif, tercermin dari APBN s.d 30 September kembali memberikan catatan bagus, karena Pendapatan Negara tumbuh signifikan. Realisasi APBN Regional s.d. 30 September 2023 total pendapatan Rp3.184,95 Miliar (60,17 persen pagu).

Pendapatan Negara tumbuh 13,35 persen, didukung oleh tumbuhnya pendapatan dari semua komponen. Kontribusi terbesar pertumbuhan pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan.  Berdasarkan selisih persentase terhadap pagu (yoy), kinerja Pendapatan Daerah naik 2,39 persen dan kinerja Belanja Daerah naik 3,67 persen. Realisasi APBD s.d September 2023 tercatat surplus yang turun 47,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Kepala KPKNL Kendari Taufiq Istianto menyampaikan KPKNL Kendari turut memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di Sulawesi Tenggara sendiri DJKN melalui KPKNL Kendari mengelola BMN senilai Rp28,9 triliun dengan kontribusi PNBP yang dihasilkan dari nilai BMN ini sampai dengan bulan September tahun 2023 sebesar Rp6 miliar. Setoran PNBP dari pengelolaan BMN tersebut, bukanlah tugas dan fungsi yang utama, namun mengoptimalisasi penggunaan dan penatausahaan fungsi BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas infrastruktur yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KPKNL Kendari turut mengelola PNBP yang berasal dari Penerimaan Lelang dan pengelolaan Piutang Negara, sehingga nilai PNBP yang dikelola KPKNL Kendari sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp8,81 miliar.

Dalam penutupannya Syarwan menyampaikan bahwa kegiatan Ini baik untuk keterbukaan informasi publik agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga, media, maupun pihak lainnya agar dapat merumuskan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan perekonomian di daerah. (Seksi Hukum dan Informasi)

❖ ❖ Mengawal APBN, Indonesia Maju