Sertipikasi telah berlangsung selama lima tahun dan semua bidang tanah milik negara harus tersertipikasi pada tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KPKNL Jakarta V Adriana Viveryanti saat membuka Rapat Koordinasi Progres Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Tahun 2019 pada Satuan Kerja Lingkup KPKNL Jakarta V pada Kamis (18/7) di Ruang Rapat Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan terkait dengan Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 – 2018 dan Asistensi Penyelesaian Rekomendasi BPK RI yang diselenggarakan di Pendopo Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Haryanah menyampaikan progress penyelesaian program sertipikasi BMN berupa tanah. Di KPKNL Jakarta V terdapat 12 bidang tanah yang harus disertipikasi di tahun 2019. Haryanah juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dan memohon bantuan pihak terkait untuk segera menyelesaikannya.

Kepala Bidang PKN Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Ahsanul Mahrom turut mengimbau para satuan kerja untuk segera melengkapi dokumen, sehingga proses sertipikasi berjalan lancar. Selain itu, aset-aset milik negara yang telah dimanfaatkan harus diajukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP). 

Menurut Ahsanul, banyak aset negara yang dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga perlu segera dilakukan pencatatan dan dimaksimalkan penggunaannya. Aset yang bernilai 10 Milyar dilaporkan ke KPKNL, sedangkan aset yang bernilai 10 – 50 Milyar dilaporkan ke Kantor Wilayah DJKN.

Terakhir, Adriana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh satuan kerja yang telah bekerja sepenuh hati untuk menyukseskan program ini. (Bela)