Jakarta, 10 Oktober 2023 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Perubahan (Adendum) dalam Kontrak Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai pada Tahun 2023. Kegiatan ini diadakan di ruang rapat KPKNL Jakarta V.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Bapak Artho Guntoro, yang menyampaikan penjelasan dan arahan kepada seluruh pegawai yang hadir. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis yang diambil oleh KPKNL Jakarta V untuk memastikan pemahaman yang tepat terkait dengan perubahan-perubahan signifikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perubahan-perubahan dalam IKU yang dibahas pada kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang:

• PNBP Pengelolaan BMN, yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 47.028.086.218, kini mengalami peningkatan menjadi Rp. 47.128.086.218, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 100.000.000.
• PNBP Piutang Negara, yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 13.881.500.000, kini ditetapkan sebesar Rp. 18.500.000.000, mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.618.500.000.

2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara:

• Target sebelumnya sebesar Rp. 1.289.935.174.000 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.359.935.174.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 70.000.000.000.

Sosialisasi ini menjadi sarana penting sebagai pemahaman bagi para pegawai KPKNL Jakarta V yang terdampak oleh perubahan target IKU ini.  Dalam rangka memastikan kelancaran dan akurasi pelaksanaan perubahan tersebut, para pegawai diinstruksikan untuk melakukan adendum kontrak kinerja yang sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut pada aplikasi e-performance Kementerian Keuangan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, KPKNL Jakarta V menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang jelas dan mampu mengadaptasi diri dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam mengelola kekayaan negara dan melaksanakan lelang dengan baik.