Direktorat Lelang telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lelang yang termasuk dalam program penyusunan di tahun 2022. Disamping itu Direktorat Lelang juga sedang melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, yang salah satunya adalah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Cirebon – KPKNL Cirebon menerima kunjungan kerja dari Direktorat Lelang dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang dan Pembahasan Draf RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Pembinaan Pejabat Lelang yang diselenggarakan di Aula KPKNL Cirebon pada tanggal 3 s.d. 5 April 2023.

Kepala KPKNL Cirebon, Tredi Hadiansyah menyambut dengan hangat kegiatan pembahasan Rancangan PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dilaksanakan di KPKNL Cirebon, “Simplifikasi Peraturan Lelang dengan meringkas PMK menjadi satu sangat bagus apalagi kedepannya PMK tentang lelang ini menjadi RUU. Mengenai pengendalian internal dan mitigasi risiko Seksi Kepatuhan Internal ikut andil dalam memonitor pelaksanaan lelang di KPKNL Cirebon, baik terkait dokumen persyaratan, pelaksanaan, hingga paper security serta target lelang”, ujar beliau.

Diki Zenal Abidin Kepala Subdirektorat Kebijakan Lelang menyampaikan terkait PMK No. 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan PMK No. 8/PMK.06/2023 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang. Beliau menambahkan bahwa dalam penyusunan standarisasi pelaksanaan kebijakan lelang bukan hanya jafung pelelang saja, tetapi keterlibatan semua yang terkait tugas dan fungsi lelang seperti Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Subbagian Umum.

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Profesi, Kerjasama, dan Jasa Lelang, Kurnia Ratna Cahyanti akan melaksanakan pembinaan terhadap Pejabat Lelang di KPKNL Cirebon. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan butir-butir hasil monitoring atas modernisasi tata kelola dan layanan lelang meliputi berkas permohonan lelang, Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas (HPKB), dan Penetapan Jadwal Lelang.

Pada akhir kegiatan adanya diskusi yang membahas legal standing terkait perlindungan pejabat lelang, SOP lelang, Lelang Produk UMKM, tools lelang.go.id, dan arsip lelang baik minuta dan kutipan lelang.