Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Pada tahun ini, KPKNL Cirebon kembali diusulkan mengikuti predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Jumat (25/3), KPKNL Cirebon mendapatkan pengarahan dari Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto Noegroho yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Aceng Machmud, terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pengarahan ini dilakukan secara hybrid, bertempat di ruangan area pelayanan terpadu dan dihadiri oleh seluruh pegawai KPKNL Cirebon, PPNPN KPKNL Cirebon, dan mahasiswa/i magang.

Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Cirebon Dwi Wahyudi menyampaikan, meskipun di tahun sebelumnya KPKNL Cirebon belum berhasil meraih predikat Wiayah Bebas dari Korupsi, itu tidak membuat kami patah semangat untuk kembali meraih predikat tersebut di tahun ini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, di tahun ini kami harus lebih siap dari segala dokumennya serta kami bisa mendapatkan arahan dari Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dri Korupsi (WBK) di tahun sebelumnya, ujarnya.

Selanjutnya Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto Noegroho berharap KPKNL Cirebon tahun ini dapat berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tavianto Noegroho menyampaikan pesan untuk terus publikasikan kepada stakeholder ataupun masyarakat bahwa KPKNL Cirebon sedang meraih predikat WBK. Tapi publikasi ini tidak hanya melalui media sosial saja, bisa melalui pemasangan banner, dan pemasangan pin “Tolak Gratifikasi”, ujarnya.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho, mendukung penuh KPKNL Cirebon dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Semoga kunjungan sekaligus pengarahan ini dapat memberikan semangat kepada seluruh pegawai KPKNL Cirebon serta berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, tidak korupsi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan.