Rabu (24/05) – KPKNL Bima bersama BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan FGD Pengelolaan Aset Daerah Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel, secara daring melalui aplikasi zoom meeting dari pukul 09.00 sampai dengan 12.30 WITA, diikuti total 238 peserta, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah) di wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi lainnya serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil – KPKNL).

Acara dibuka dengan doa untuk kelancaran kegiatan dan dilanjutkan dengan opening speech dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Sudarsono S.H., LL.M. Soni sapaan akrabnya menyampaikan semoga setelah terlaksananya FGD ini dapat dibentuk langkah-langkah konkrit terkait pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait hasil pemeriksaan terhadap LKPD. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. “Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, saya sudah sampaikan kepada kepala sekretariat perwakilan kalau saya sangat ingin hadir dalam kegiatan ini walau mungkin tidak bisa terlalu lama”, ujar Ade Iwan. “Mudah-mudahan ada peningkatan dalam pengelolaan aset tetap di masing-masing Pemerintah Daerah, aset tetap menjadi poin penting dalam penilaian Laporan Keuangan baik itu LKPP maupun LKPD karena nilai dari aset tetap itu umumnya besar, pengelolaannya tergolong cukup sulit, dan memiliki dampak kumulatif yang lama”, sambungnya.

Acara FGD dipandu oleh moderator Kepala KPKNL Bima, Hadi Wiyono dengan narasumber  Kepala Subauditoriat NTB II BPK Perwakilan Provinsi NTB, Abdul Choliq S.E., M.H., Ak., CA, CSFA yang memaparkan materi yakni “pemetaan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan BPK RI pada LKPD di Provinsi NTB” dan narasumber Kepala KPKNL Dumai, Muh. Hasbi Hanis S.H., MITL., Ph.D., yang menyampaikan materi peran “DJKN dalam kontribusi pengelolaan BMD dan piutang negara/daerah menuju tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan kontributif bagi pembangunan daerah”, dan juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta.

FGD ini merupakan forum untuk menggali dan menyerap segala pertanyaan atau aspirasi dari peserta FGD khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan di Pemda serta memberikan persepsi dan pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala BPKAD Inspektorat Daerah, Pengguna Barang), dalam memastikan terselesaikannya tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti : penilaian aset yang bernilai Rp0 / Rp1, inventarisasi barang-barang yang tidak jelas/tidak ditemukan, penghapusan aset melalui tindak lanjut lelang, optimalisasi aset daerah melalui sewa untuk meningkatkan PAD, maupun pengurusan piutang daerah.

Menutup acara tersebut, kesimpulan dari kegiatan ini bahwa pada prinsipnya DJKN/KPKNL siap mendukung kinerja dan sinergi dengan pemda (Setda – BPKAD) dalam akselerasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK, termasuk namun tidak terbatas pada : benchmarking / konsultasi optimalisasi pengelolaan aset, layanan penilaian, layanan pengurusan piutang, dan layanan lelang, sehingga diharapkan kualitas pengelolaan BMD dan keuangan daerah makin akuntabel dan opini WTP pada LKPD berkelanjutan.