Jakarta, 30 April 2021 – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan entitas satu kesatuan  yang saling  mendukung,  bersinergi  bagi  kemajuan  stabilitas  dan  perekonomian  nasional untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni   melalui   pemberian  kewenangan   pengelolaan/penggunaan   aset   pemerintah   pusat   oleh pemerintah daerah.

Secara  garis  besar,  aset  pemerintah  pusat  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari  hibah/sumbangan,   pelaksanaan   perjanjian/kontrak,   diperoleh   sesuai   ketentuan   peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun aset negara yang dapat dimanfaatkan pemda adalah aset negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara (DJKN)  dan  telah  ditetapkan  statusnya  sebagai  Barang  Milik  Negara (BMN). Selain itu, aset tersebut sedang tidak digunakan atau tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat.

Pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan/penggunaan aset pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  dengan  berbagai  mekanisme  seperti  pinjam  pakai  dan  hibah.  Pinjam  pakai merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir aset yang digunakan wajib diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Sedangkan hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain, salah satunya kepada pemerintah daerah, tanpa memperoleh penggantian. Adapun syarat aset yang dapat dihibahkan yakni aset tersebut bukan merupakan  barang  rahasia  negara,  bukan  merupakan  barang  yang menguasai  hajat  hidup  orang banyak serta tidak diperlukan untuk penyelenggaraan  tugas-fungsi pemerintahan.

Tercatat di tahun 2019, nilai pinjam pakai BMN sebesar Rp0,23 triliun dengan 24 persetujuan. Sedangkan pada 2020 pinjam pakai meningkat signifikan, tercatat sebesar Rp3,13 triliun dengan 55 persetujuan. Pada 2021, hingga bulan Maret tercatat jumlah persetujuan pinjam pakai BMN sebanyak

16 persetujuan dengan nilai Rp0,12 triliun. Di lain sisi, secara keseluruhan BMN yang dihibahkan pada tahun 2019 sebesar   Rp21,33 triliun dengan 3.052 persetujuan, pada 2020 sebesar Rp16,55 triliun dengan 2.479 persetujuan dan pada 2021 hingga bulan Maret tercatat sebesar Rp10,08 triliun dengan

549 persetujuan.

Salah satu BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang dilakukan pinjam pakai yakni tanah seluas 29,6 ha senilai Rp254,506 miliar kepada Pemerintah Daerah Dumai yang digunakan untuk Posyandu, kantor kelurahan,  sekolah, makam  pahlawan,  pasar,  rumah  dinas Walikota  dan Wakil Walikota Dumai, dan juga perkantoran. Selain itu, pinjam pakai juga dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, berupa Tribun Gelora November, Gedung Sanggar Pramuka, Gedung Olahraga, Gedung Pesos serta Gedung Olahraga dan Kesenian dengan luas 3.272 m2 senilai Rp135, 32 juta.

Sedangkan dengan mekanisme hibah, tercatat Pemerintah Pusat telah menghibahkan Stadion Bima kepada Pemerintah Daerah Cirebon seluas 161.193 m2 dengan nilai Rp Rp472,94 miliar. Selain stadion ada juga Hibah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ke Pemkab Klungkung senilai Rp14,883 miliar dan hibah rusunawa  ke Pemerintah  Kota Surakarta  senilai  Rp 21, 25 miliar.  Selain itu, Pemerintah Pusat juga menghibahkan tanah seluas 767m2 senilai Rp32 miliar kepada Pemerintah Kota Semarang untuk penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.