Alamat   : Gedung Keuangan Negara Biak, Jalan Majapahit Nomor 1 Biak - 98117

Telepon : (0981) 26111

Faksimile : (0981) 2646

Email      : kpknlbiak@kemenkeu.go.id

            Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak dibentuk berdasarkan Keppres R.I. Nomor 95 Tahun 2006 yang secara nyata beroperasi pada tanggal 17 Mei 2007. KPKNL Biak merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI. KPKNL Biak berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN Papua Dan Maluku.

            Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Biak berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kabupaten Biak Numfor adalah Kabupaten kepulauan yang  terletak di atas Teluk Cendrawasih dari daratan Papua yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di sebelah utara dan timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Yapen, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Supiori. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor ± 21.572 Km2 terdiri dari luas daratan 3.130 km2 dan luas lautan 18.442 k2 yang wilayah administrasinya dibentuk oleh kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Biak dan Numfor serta lebih dari 42 buah pulau yang sangat kecil yang tergabung dalam 1 Kabupaten, yaitu Biak Numfor.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Biak meliputi 9 kabupaten yaitu :

1.    Kab. Biak Numfor

2.    Kab. Supiori

3.    Kab. Kepulauan Yapen

4.    Kab. Waropen

5.    Kab. Nabire

6.    Kab. Dogiyai

7.    Kab. Deiyai

8.    Kab. Paniai

9.    Kab. Intan Jaya

 Dalam memberikan pelayanan kekayaan negara dan lelang, KPKNL Biak mengusung slogan SI PACE 

        Sesuai dengan PMK nomor 170/PMK.01/2012 pasal 31, KPKNL Biak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Biak menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. pelaksanaan administrasi KPKNL.

    KPKNL Biak memiliki komposisi pegawai sebanyak 17 orang yang  saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor Muthoharul Janan.  Dalam menjalankan tusinya, dibantu dengan 7 orang pejabat pengawas/eselon 4, diantaranya

1. Kepala Subbagian Umum Junaedi

2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi Mohammad Iqbal Firzada

3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Ibung Prasetiya Utama

4. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mawardi

5. Kepala Seksi Lelang Ahmad Afan Hakim

6. Kepala Seksi Penilaian Tomy Jonatan

7. Kepala Seksi Piutang Negara Ashar Hamka

    Adapun tugas dari masing-masing seksi/subbagian umum, sesuai dengan PMK nomor 170/PMK.01/2012 pasal 33 adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.
4. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.
5. Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.
6. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
7. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.