Bengkulu – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Rapat Monitoring Progress Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Tahun 2021 secara virtual pada Kamis (25/2). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu, Kepala KPKNL Bengkulu, dan 21 satuan kerja (Satker) di Lingkungan KPKNL Bengkulu. Agenda rapat tersebut bertujuan untuk membahas progress penyelesaian kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah pada masing-masing satker yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

            Tahun 2021, KPKNL Bengkulu memiliki target penyelesaian sertipikasi BMN berupa tanah sebanyak 181 bidang tanah yang terdiri dari 95 bidang tanah dari Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu, 12 bidang tanah PJN Wilayah II Provinsi Bengkulu, 20 bidang tanah dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, 16 bidang tanah dari Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan 1 bidang tanah dari KSOP Pulau Baai.

            Memulai kegiatan tersebut, Kepala KPKNL Teddy Suhartadi Permadi memberikan sambutan. Ia menyampaikan bahwa program sertipikasi BMN berupa tanah merupakan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2013, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat guna melakukan penertiban terhadap seluruh aset pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut juga untuk mendukung 3T yaitu Tertib Hukum, Tertib Administrasi dan Tertib Fisik terhadap pengelolaan BMN.

            “Target di tahun 2021 ini melibatkan 21 satker sebagai pemohon penertiban sertipikasi BMN dan 10 Kantor Pertanahan yang bertugas untuk menertibkan sertipikat dimaksud. Guna mendukung kelancaran penyelesaian sertipikasi BMN, diharapkan dapat selesai pada semester I tahun 2021. Maka dari itu sangat diperlukan sinergi yang solid dan kerjasama untuk menertibkan sertipikat BMN pada Provinsi Bengkulu” jelas Teddy.

            Dalam penyelesaian sertipikasi kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan seperti dari pihak kantor pertanahan selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menertibkan sertipikat BMN, dan KPKNL Bengkulu berperan dalam penertiban aset-aset pemerintah khususnya di Provinsi Bengkulu. Proses penyelesaian ini diharapkan setiap satker dapat memastikan bahwa aset yang dimohonkan dalam kondisi free dan clear. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari potensi permasalahan dikemudian hari.