Bengkulu – "Terdapat banyak potensi kekayaan negara yang dapat dioptimalkan manfaatnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.saat ini, semakin banyak jenis aset yang menjadi tugas dan fungsi DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-red) sebagai satu-satunya pengelola kekayaan negara”, demikian disampaikan oleh Purnama T. Sianturi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain,  saat memberikan pembinaan kepada jajaran pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu, aula KPKNL Bengkulu, Selasa (5/9).

Terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas, pada tahun 2016 terdapat 107 jumlah persetujuan penghapusan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan jumlah nilai perolehan Rp425,43 miliar. Purnama menjelaskan bahwa penghapusan tersebut meliputi penjualan, hibah, dan penetapan status penggunaan/pemusnahan. “Isu utama, proses cukup lama dikarenakan harus cek fisik ke lapangan dan untuk BMN dengan nilai perolehan lebih dari Rp10 miliar harus mendapat ijin dari Presiden”, jelasnya.

Sementara, aset KKKS pada tahun 2016 senilai Rp309,50 miliar yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk sewa mampu menghasilkan nilai sewa Rp1,06 miliar. Pada tahun 2017, penerimaan negara dari pemanfaatan sewa aset KKKS naik menjadi Rp93,78 miliar dari objek sewa aset KKKS senilai Rp371,61 miliar.

Purnama mengatakan bahwa dari pemanfaatan asset idle atau under capacity dapat menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mendorong kegiatan perekonomian di daerah terpencil seperti pemanfaatan bandara pada KKKS oleh masyarakat. “DJKN memberikan persetujuan pemanfaatan sewa BMN Bandara Matak pada KKKS Conoco Phillips (COPI) oleh PT. Express Air di wilayah kepulauan Anambas dan Natuna”.

Dari hal tersebut, pemanfaatan aset KKKS memperlihatkan peran nyata DJKN dalam peningkatan PNBP dan ketahanan energi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui persetujuan sewa bandara Matak sebagai transportasi alternatif agar proses distribusi barang tidak terhambat disaat ketika pada bulan-bulan tertentu terjadi ombak besar. Efek domino adanya Bandara Matak diharapkan mempermudah investasi masuk, menciptakan lapangan perkerjaan baru, dan pengembangan sektor pariwisata.

Di kesempatan tersebut, Purnama juga membahas uraian singkat mengenai Kekayaan Negara Lain-lain seperti BMN Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I, BMN Kontrak Operasi Bersama (KOB) Panas Bumi, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, laporan potensi fiskal SDA.

Purnama juga menyampaikan hal serupa diatas saat meluangkan beberapa menit sebelum kembali pulang ke Jakarta, untuk bersilaturahmi dengan Kepala Bandara Fatmawati Soekarno Agus Sasongko. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Ekka S. Sukadana dan Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah terlihat mendampingi Direktur PNKNL tersebut.

Selain jajaran pegawai KPKNL Bengkulu, pembinaan Direktur PNKNL dihadiri antara lain Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II S. Mangiring Pangihutan, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Iskandar, Kepala KPKNL Bandar Lampung Didith A. Andiana, dan Kepala KPKNL Metro Swastiko Purnomo.

BUDI PRASETYO/TSABIT TURMUDZI