Bengkulu – Berbicara tentang kekayaan negara, maka tidak terlepas dari visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagai kantor vertikal DJKN memiliki salah satu tugas dan fungsi (tusi) dalam pengelolaan kekayaan negara berupa tanah dan/atau bangunan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Sebelum terbang ke Pulau Enggano menggunakan pesawat perintis, Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah beserta Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Muchtar Fathoni dan Kepala Seksi Piutang Negara Eko Setiyono sengaja meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan Kepala Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Ir. Agus Sasongko. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor UPBU Enggano M. Arqodri dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPBU Fatmawati Soekarno Saroja.

“Maksud dan tujuan kunjungan kerja kami ke Pulau Enggano untuk menindaklanjuti PSP BMN (Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara-red) yang telah ditetapkan dan berkoordinasi guna memastikan kondisi aset sudah tertib administrasi, fisik, dan hukum sebagai langkah-langkah pengamanan aset negara”, ujar  Tredi, di ruang Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Rabu (4/5).

Selain dikenal sebagai Pulau Terluar Indonesia di Samudera Hindia yang dikenal potensi kekayaan alamnya (alternatif untuk tujuan wisata), Pulau Enggano juga diisukan sebagai pengganti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Pulau Enggano juga merupakan salah satu titik trayek baru jalur tol laut guna melancarkan distribusi logistik di seluruh Indonesia sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Agus menyampaikan bahwa UPBU Enggano merupakan bagian dari UPBU Fatmawati Soekarno sehingga pengelolaan asetnya masih tergabung ke SIMAK (Sistem Manajemen Informasi Akuntansi-red) UPBU Fatmawati Soekarno. “Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan KPKNL Bengkulu, sehingga menjadi lebih percaya diri dalam pengelolaan BMN maupun pengurusan piutang negara”, ucapnya.

Selain melakukan penelitian lapangan pada bandara perintis di Enggano tersebut, ekspedisi KPKNL Bengkulu ke Enggano juga untuk melakukan penelitian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Malakoni Enggano yang saat ini telah difungsikan sebagai jalur tol laut. Petugas SIMAK BMN Kantor UPP Kelas III Malakoni Enggano Dedi Hariadi turut mendampingi tim KPKNL Bengkulu.

Dari hasil penelitian lapangan, Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah mengatakan masih terdapat aset pada Kantor UPBU Enggano dan Kantor UPP  Kelas III Malakoni Enggano yang belum di-PSP. “Pada UPBU Enggano terdapat mesin diesel dan jalan inspeksi bandara. Sementara pada UPP Kelas III Malakoni Enggano terdapat bak penampung air dan dermaga, kondisinya cukup memprihatinkan dampak tsunami tahun 2003 yang belum di-PSP-kan dan dihapuskan”, ujarnya.

Selain Kantor UPBU Enggano dan Kantor UPP  Kelas III Malakoni Enggano, KPKNL Bengkulu juga melakukan observasi kondisi aset BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu, TNI AD, TNI AL, Polri, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS).

Pertemuan dengan Kepala Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Ir. Agus Sasongko beserta Kepala Kantor UPBU Enggano M. Arqodri, juga dimanfaatkan  Tredi  untuk mengenalkan tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu, antara lain pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui pelayanan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN berupa tanah maupun bangunan, persetujuan penjualan BMN selain tanah dan bangunan. KPKNL Bengkulu juga melayani penilaian dalam rangka pemindahtangan maupun pemanfaatan BMN. “Untuk penghapusan BMN, dapat dilaksanakan penjualan secara lelang melalui KPKNL Bengkulu”, tambah Tredi.

Diinformasikan juga bahwa DJKN di tahun 2017 sedang gencar membangun reputasi DJKN menjadi Revenue Center yang lebih berperan ke masyarakat dan program revaluasi BMN. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya kantor vertikal DJKN seperti KPKNL Bengkulu melibatkan seluruh seksi yang ada dapat melakukan sosialisasi maupun publikasi guna dapat lebih optimal dalam pengelolaan aset negara. “Seluruh aset negara dapat terutilisasi sesuai potensi terbaiknya dan mampu mendorong penerimaan negara dan penghematan belanja negara. Butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik dari satuan kerja maupun masyarakat”, terang Tredi.

Kepala Seksi Piutang Negara Eko Setiyono menyampaikan progress pengurusan piutang negara yang telah diserahkan oleh Kantor UPBU Fatmawati Soekarno dimana sebagian telah lunas. Sebagian yang lain debitur telah pailit, dalam proses koordinasi dengan kurator, mengingat permintaan bantuan penyampaian surat paksa bagi debitur yang keberadaannya sekarang di luar wilayah kerja KPKNL Bengkulu, dan sebagian sisanya dalam tahap surat panggilan.

Agus berharap sinergi dengan KPKNL Bengkulu khususnya di bidang Piutang Negara dapat optimal, sehingga dapat menghasilkan PNBP maupun dapat mendukung Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Kami juga rencananya ingin kerjasama penjualan BMN secara lelang”, ujarnya.

Pada kuartal I tahun 2017, realisasi PNDS pada KPKNL Bengkulu capai 128,36%. Selain itu, KPKNL Bengkulu berhasil dalam penggalian potensi Piutang Negara dimana pada April 2017 terdapat 17 Berkas Penyerahan Piutang Negara (BKPN) yang berasal dari penyerahan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, pada Maret 2017 dapat penyerahan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) dan TVRI Bengkulu.

BUDI PRASETYO/TSABIT TURMUDZI