Selasa 26 September 2023 bertempat di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau  Jalam Dompak, Bukit Bestari, Tanjung Pinang telah dilaksanakan Rapat Komite Assets and Liabilities Comitee (ALCo) Regional Kepulauan Riau dan Press Conference APBN KiTa Regional Provinsi Kepulauan Riau Edisi September 2023. Wahyu Prihantoro selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) hadir untuk menyampaikan press release capaian wilayah Kepulauan Riau per 31 Agustus 2023 (KPKNL Batam),  dengan didampingi Anton Listyanto selaku Kepala KPKNL Batam, dan Fedrioka Kasmar selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN RSK. Pada kesempatan tersebut turut hadir pula Kepala perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto  Kepala Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Cucu Supriatna, Kepala KPUBC Tipe B Batam, Ambang Priyonggo, dan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau

Dalam Rapat Komite AlCo Regional yang dilaksanakan pada Selasa pagi, peserta berkesempatan untuk menyampaikan pemaparan hasil capaian terkait  kinerja APBN termasuk kinerja unit masing-masing, kepada Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo yang hadir mengikuti rapat komite sebagai bagian rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Tanjung Pinang, yang juga dihadiri oleh  Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Ririn Kadariyah, Tim Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), serta local expert terkait local economic develepment, Suyono Saputro, perwakilan akademisi dari Universitas International Batam

Dalam press release-nya, Wahyu Prihantoro menyampaikan secara singkat kinerja DJKN wilayah Kepulauan Riau, yaitu antara lain peran dan kontribusi DJKN bagi kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi adalah melalui uang beredar dari pokok lelang dan transaksi/belanja BMN baru pengganti lelang BMN; serta penyaluran Kembali kredit perbankan kepada masyarakat  (lelang eksekusi atas aset debitur macet), dan dari sisi sosial adalah DJKN berusaha mewujudkan hadirnya pemerintah dalam mensejahterkan dan membantu kesulitan masyarakat usaha yang terdampak pandemi melalui kebijakan crash program Keringanan Piutang Negara dan fitur Lelang UMKM (www.lelang .go.id)

Selain itu kontribusi DJKN dalam aspek ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

1.   SUMBER PENERIMAAN NEGARA (PNBP) : Pengelolaan kekayaan negara (Aset, Piutang dan Lelang) berkontribusi  pada penerimaan negara (PNBP) melalui pemanfaatan BMN idle, pelaksanaan lelang (bea lelang) dan pengelolaan atas piutang negara. PNBP Wilayah Kepulauan Riau tahun 2023 per 31 Agustus sebesar Rp 142.329.601.225,- atau sebesar 71% dari target sebesar Rp 199.670.840.000,-. Jika dibandingakan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 16,25 %

      a.  PNBP Aset, Tahun 2023 per 31 Agustus PNBP Aset Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp 142 miliar ; Tahun 2023 per 31 Agustus dari total PNBP sebesar Rp 142.329.601.225,- kontribusi PNBP aset mencapai 95% ; Kinerja PNBP aset diharapkan meningkat tiap tahunnya dengan mengoptimalkan BMN yang idle melalui mekanisme pemanfaatan (sewa dan Kerjasama pemanfaatan) serta penerimaan Pendapatan BLU dari pengelolaan Aset)

      b.  Pokok dan PNBP Lelang, Kinerja lelang di wilayah kerja Kepri pada tahun 2023, baik PNBP Lelang maupun Pokok Lelang adalah : PNBP Lelang sebesar Rp10 M dari target Rp25,3 M (39,5 %) dan Pokok lelang sebesar Rp282,5 M dari target Rp463,3 M (61%)

       c.  Kinerja Outstanding dan PNBP Piutang, kinerja capaian pengurusan piutang negara  per 30 Agustus 2023 adalah sebesar Rp 833.674.169,- atau 92,29% target , dengan capaian PNBP Biaya Administrasi Piutang Negara sebesar 62,5 Juta (104,1 % target)

2.  EFISIENSI BELANJA NEGARA (BMN) : Berkontribusi terhadap efisiensi pengeluaran belanja BMN dengan mengoptimalkan (pemanfaatan) BMN yang idle. Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan BMN idle (alih status, hibah penggunaan sementara); mampu mengurangi anggaran belanja pengadaan BMN, dengan nilai Rp 717.078.360.916,-

3.  INOVASI PEMBIAYAAN BELANJA NEGARA : Berkontribusi atas belanja proyek prioritas yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan penjaminan aset (underlying asset). Penjaminan Aset (underlying asset) atas BMN sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi model pembiayaan atas proyek strategis pemerintah sebanyak 109 BMN dengan nilai Rp 826.491.457.363,- untuk penerbitan SBSN

        Sementara perkembangan ekonomi secara makro per 31 Agustus 2023 dalam pelaksanaan press conference seperti yang disampaikan Indra Soeparjanto, diketahui bahwa Belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir bulan Agustus 2023 telah mencapai Rp 9,677 triliun atau 58,9% dari pagu belanja negara di Provinsi Kepri yang jumlahnya mencapai Rp 16,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Rp 4,411 triliun atau 45, 58% belanja pemerintah yang meliputi belanja modal Rp 844 miliar, pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Sementara, sisanya Rp 5.266 triliun atau 54,42% merupakan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi belanja ini mencapai angka yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi belanja barang meningkat sebesar 13 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja modal meningkat sebesar 80% jika dibandingkan dengan periode yang sama.

Kemudian, lebih lanjut disampaikan bahwa realisasi penyaluran TKD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.266,59 miliar atau 66,21% juga menunjukkan angka yang lebih tinggi sebanyak 9,85% dibandingkan dengan periode yaitu pada bulan Agustus 2022.

Hingga akhir Agustus 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, DID, serta Dana Desa. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp 746 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 335 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 36 miliar DAK Non fisik Rp 890 miliar dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp 171 miliar. Realisasi TKD yang mencapai 5,2 triliun ini mencapai 66,21% dari total pagu TKD. Realisasi TKD ini menguat akibat kenaikan DAK Fisik yang signifikan sejumlah 75,24%. Selain itu, eningkatan TKD dikarenakan terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023 di sejumlah pemerintah daerah

Kemudian dari sisi pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan 31 Agustus 2023 tercatat sebesar Rp 7,7 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 6,5 triliun dan PNBP sebesar Rp 1,2 triliun. Total realisasi pendapatan tersebut didominasi dari sektor perpajakan sebesar Rp 6,503 triliun atau mencapai 68,1% dari total target pendapatan pajak tahun 2023.