Batam- Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan Mengadakan Kegiatan Bimtek Aplikasi Pengadaan dan Monev Layanan LPSE pada tanggal 11-12 April 2107 bertempat di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Batam selaku Koordinator LPSE Kementerian Keuangan di Propinsi Kepulauan Riau. Peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek kali ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama diikuti PPK dan Pejabat Pengadaan dengan jumlah total peserta 35 orang dari instansi vertial Kementerian Keuangan di Propinsi Kepri dan sesi kedua diikuti  oleh penyedia barang/jasa dan ULP Daerah sebanyak 25 orangadalah Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan instansi vertikal Kementerian Keuangan Propinsi Kepulauan Riau, Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD), dan para penyedia barang/jasa.

 Kegiatan Bimtek ini mempunyai nilai strategis dalam rangka memberikan pemahaman kepada PPK, Pejabat Pengadaan, ULPD dan penyedia barang/jasa sehingga dapat mewujudkan penghematan dan efisiensi pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui modernisasi pengadaan, ujar Naryudi, Kasubbag Umum KPKNL Batam dalam memberikan sambutannya.

Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Luqman Joyo Kartono, menyampaikan tujuan kegiatan ini antara lain mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman dari implementasi aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.0, monitoring efektivitas implementasi aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Managemen Pengadaan), meningkatkan implementasi dan updating aplikasi SIMPel (Sistem Informasi Managemen Pengadaan Langsung) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2015, melakukan seleksi calon anggota ULPD (jika dan pergantian), evaluasi dan pemantauan kinerja pelaksanaan layanan LPSE dan ULP Daerah dan koordinasi dalam rangka penerapan layanan bersama terkait pelaksanaan layanan perbendaharaan, kekayaan Negara, dan keuangan Negara lainnya di daerah. Selain sosialisasi bimtek modernisasi pengadaan, kegiatan ini juga merupakan sarana pembinaan berupa monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengadaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh ULPD di Propinsi Kepri sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lancar dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari, pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia, Evi Sofiati, Associate Director People & Organisation menyampaikan materi tentang Program Modernisasi pengadaan Kementerian Keuangan. Program ini merupakan  perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah bekerjasama dengan LKPP yang didanai dari bantuan pemerintah USA melalui Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI).  Program ini dilakukan dalam 2 fase sampai tahun 2018 meliputi 5 komponen yakni LPSE Kemenkeu menjadi pusat unggulan pengadaan (centre of excellence), pengembangan lembaga ULP, Pengembangan SDM bidang pengadaan, legal protection, dan pengembangan jabatan fungsional. Sasaran yang ingin dicapai dalam modernisasi pengadaan adalah pengadaan berbasis kinerja, menjadikan ULP sebagai Procurement Centre Of Excellence (COE), pengembangan managemen pengadaan berkelanjutan, dan membangun jejaring forum komunikasi ULP regional. Sedangkan konsep COE itu sendiri dilakukan melalui evolusi kelembagaan pengadaan-LKPP. ULP sebagai COE harus menggerakan proses pengadaan yang baik sepanjang rantai nilai melalui managemen dan strategi pengadaan terintegrasi (IPSM) dari mulai strategi program, strategi rencana pengadaan, eksekusi pengadaan, dan pengawasan kontrak. Untuk dapat menjadi pusat pengadaan unggulan, LPSE harus menanamkan karakter COE-SKOPPER dalam proses pengadaan yakni Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, dan Perbaikan berkelanjutan. Untuk status pencapaian LPSE Kemenkeu sendiri per Maret 2017 sebesar 64% dan akan tercapai 100% dalam Desember 2017, pungkasnya.

Antusiasisme peserta terlihat saat nara sumber memaparkan materi secara berturut –turut  antara lain, modernisasi pengadaan Kementerian Keuangan, SIMAPAN, dan SIMPel terutama bagi penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa Kementerian Keuangan Tahun 2017.

 (Tim Humas KPKNL Batam)