Senin, 27 Februari 2017 | 754 kali
Banjarmasin –Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sertifikasi barang milik negara (BMN) berupa tanah Tahun Anggaran 2017 dengan 13 Kantor Pertanahan di Kalimantan Selatan. Penandatanganan berlangsung Jumat, (17/02/2017).
Kegiatan yang bertema rapat koordinasi dan MoU sertifikasi BMN barupa tanah Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk mempertemukan DJKN sebagai Pengelola Barang, satuan kerja (Satker) sebagai Pengguna Barang dan Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat tanah.
Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Joko Prihanto menyampaikan masalah yang terjadi pada proses sertifikasi adalah data dan dokumen, sehingga diharapkan bisa segera dirapikan agar proses sertifikasi BMN berupa tanah yang telah ditargetkan bisa berjalan lancar, lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kegiatan ini diawali dengan Penandatanganan MoU oleh Kepala Kanwil DJKN Kalselteng dengan Kepala Kanwil BPN Kalsel lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Kepala KPKNL Banjarmasin dengan 13 Kantor Pertanahan yang ada di Kalimantan Selatan.
Target sertifikasi BMN berupa tanah pada tahun 2017 pada KPKNL Banjarmasin adalah 100 bidang tanah. Kota Banjarmasin dengan target paling sedikit dengan dua bidang tanah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 39 bidang tanah.
Delam kesempatan ini, Satker dapat menyampaikan masalahnya langsung dihadapan Kepala Pertanahan setempat karena dipertemukannya masing-masing satker untuk duduk satu meja sehingga satker dapat menyampaikan permasalahan untuk dicarikan solusi pemecarannya.
Rapat dan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN Kalselteng) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan (Kanwil BPN Kalsel) Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala KPKNL Banjarmasin Didith A. Andiana, seluruh Kepala Pertanahan se-Kalimantan Selatan dan beberapa satuan kerja. (teks/foto: Deni Atif Hidayat)
