Banda Aceh - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh mengadakan sosialisasi pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN Tahun 2024 yang mengundang jajaran Kementerian Pertahanan Wilayah Aceh dan Polda Aceh. Sosialisasi tersebut digelar pada Kamis, 29 Februari 2024 melalui Aplikasi Microsoft Teams dalam rangka pelaksanaan SBSK yang efektif dan efisien serta meningkatkan sinergi juga komitmen untuk menjaga layanan BMN yang bersih dari korupsi.

Kepala KPKNL Banda Aceh membuka rapat dengan menekankan pentingnya penilaian kinerja BMN melalui SBSK sebagai langkah untuk melihat tingkat kesesuaian BMN yang berada pada satuan kerja. Komitmen untuk menjaga integritas dan memberikan layanan BMN yang bebas dari korupsi disampaikan dengan tegas, menciptakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan SBSK.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh, Eka Oktaviana Wulanjani, menyampaikan rincian target SBSK KPKNL Banda Aceh pada tahun 2024. Sebanyak 9.028 NUP BMN menjadi sasaran dengan tingkat kesesuaian yang ditargetkan sebesar 71%. Sasaran ini tersebar pada 24 satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, mencakup objek tanah bangunan rumah negara, tanah bangunan gedung kantor, bangunan gedung kantor, dan bangunan rumah negara/ mess/  wisma/ asrama.

Muhammad Zikri Hidayat dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh menyoroti efisiensi dan efektivitas pengukuran SBSK melalui simulasi penambahan bangunan menggunakan aplikasi SIMAN. Dengan pendekatan ini, tim KPKNL dapat meningkatkan efisiensi tanpa harus turun langsung ke lapangan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pengisian form tanah.

Dalam rangka mencapai tujuan SBSK pada tahun 2024, Kementerian Pertahanan Wilayah Aceh dan Polda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Semua pihak yang terlibat menunjukkan antusiasme tinggi, dan hasil rapat menegaskan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan SBSK sesuai target NUP yang telah ditetapkan dengan sinergi dan koordinasi yang baik, baik secara formal maupun informal. Melalui sinergi dan koordinasi yang baik ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan integritas pengelolaan BMN di wilayah tersebut. (HI/KPKNLBNA)