Penajam Paser Utara- Rombongan KPKNL Balikpapan dan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara), Surya Hadi, melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada Kamis (29/8). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan penggalian potensi untuk mendata aset Barang Milik Daerah (BMD) yang dalam posisi idle (tidak digunakan) untuk dihibahkan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Kepala KPKNL Balikpapan, Chairiah, menyatakan bahwa potensi hibah BMD idle dari Pemkab PPU ke Pemerintah Pusat merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan upaya cost-saving oleh negara.

Ia juga menambahkan, misal ada instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk membangun gedung bisa langsung menggunakan BMN/D idle tersebut, sehingga tidak perlu melakukan pengadaan dan juga turut menunjang upaya cost-saving. Hal ini pun menjadi sesuatu yang penting mengingat Kabupaten PPU digadang-gadang menjadi calon Ibukota baru Negara Kesaturan Republik Indonesia, sehingga potensi masuknya instansi pemerintah pusat yang pasti membutuhkan fasilitas lahan akan makin besar.

Pemkab PPU melalui Muhajir selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten PPU menyatakan kesiapannya untuk membantu DJKN melalui KPKNL Balikpapan untuk melakukan penggalian aset ini. “Nanti akan kami berikan informasinya jika ada aset yang idle,” ujarnya. Ia pun menambahkan bahwa Pemkab PPU siap untuk menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Pusat selama itu digunakan untuk kepentingan negara.

Tak hanya bertandang ke Pemkab PPU, rombongan KPKNL Balikpapan bersama Kanwil DJKN Kaltimtara juga bertamu ke Kantor Pertanahan Kabupaten PPU. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sertifikasi atas aset-aset Barang Milik Negara. Upaya ini diambil untuk menguatkan posisi legal standing dalam mengamankan aset-aset milik negara. 

Diharapkan dengan adanya kunjungan ini, hubungan antara DJKN melalui KPKNL Balikpapan dengan Pemkab PPU dan Kantor Pertanahan Kabupaten PPU dapat terjalin dengan makin baik lagi, sehingga kegiatan pengelolaan aset negara dapat menjadi lebih efektif  sebab mendapatkan dukungan dari semua pihak.